Pasarwajo, Inilahsultra.com – Enam pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton resmi dilantik, Rabu, 15 November 2017. Para pejabat ini merupakan hasil lelang jabatan yang dilakukan pada Mei 2017 untuk mengisi jabatan kosong.
Mereka yang dilantik itu antara lain, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Ahmad Mulia, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Safruddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ilham Habo Nibu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Murtaba Muru, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Manafu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Juriadin.
Usai melantik, Plt Bupati Buton La Bakry meminta keenam pejabat itu segera mengambil langkah cepat dalam menuntaskan program berjalan dan secepatnya menyusun rencana kerja untuk tahun 2018 mendatang. Sebab esensi menempatkan aparatur pada jabatan tertentu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Bekerjalah dengan standar pelayanan prima yakni cepat, tepat dan memuaskan dengan akuntabel dan transparan,” pesan La Bakry.
La Bakry mengaku tidak ingin birokrasinya bekerja dengan serampangan. Tetapi bekerja dengan target terukur dan memiliki visi yang jelas. Apalagi, keenam pejabat yang dilantik merupakan hasil lelang melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Proses melahirkan pejabat ini melibatkan banyak orang dengan serangkaian tes yang ketat. Olehnya itu, tunjukkan kualitas itu dalam bekerja,” pintanya.
Khusus kepada yang belum terpilih, lanjut Ketua DPD PAN Buton ini, tidak berputus asa. Masih panjang perjalanan karir dan terus melanjutkan pengabdian secara total dan bekerja dengan maksimal.
“Bagi yang belum terakomodir, jangan kecewa. Perjalanan masih panjang dan kesempatan masih banyak. Yang penting terus saja konsisten dalam bekerja,” urainya.
Pelantikan pejabat ini pertama kali menggunakan sisitem baru. Walau belum sempurna namun semuanya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.
“Pejabat yang baru dilantik pastikan semua kegiatan sesuai ketentuan perundangan, koordinasin dengan TP4D, kejaksaan, ada polisi agar semuanya aman,” ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Buton Zanuriah menjelaskan, seyogyanya pelantikan ini dilakukan lebih cepat. Namun izin Kementerian Dalam Negeri baru kelaur pekan lalu.
“Alhamdulilah setelah lelang Mei lalu dan berakhir Agustus, sekarang sudah dilantik, sekalipun memang terlambat,” imbuhnya.
Reporter: Nia
Editor: Din
