Gelar Rakor Bersama Stakeholder, Panwaslu Muna Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pemilu 2019

Suasana Rakor persiapan pemilu 2019 yang digelar Panwaslu Muna

Raha, Inilahsultra.com– Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Muna mengajak seluruh masyarakat maupun stakeholder untuk ikut mengawasi seluruh tahapan pemilu 2019.

Hal ini disampaikan, Ketua Panwaslu Muna, Al Abzal Naim dalam
Rapat koordinasi dengan stakeholder pengawas partisipatif pada pemilihan umum pada tahun 2019 di Hotel Berlian, Selasa 21 November 2017.

Dalam sambutannya, Al Abzal Naim menyampaikan, tahapan penyelenggaraan pemilu telah berlanjut dengan tahapan pendaftaran Parpol di KPUD, sementara Panwaslu akan melakukan verifikasi faktual parpol yang akan mengikuti pemilu 2019.

-Advertisement-

“Kami telah melakukan kegiatan awal melakukan sosialisasi dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2019. Pengawasan partisipatif mengajak seluruh masyarakat maupun stakeholder untuk mengawasi proses persiapan pemilu gubernur, pemilihan legislatif hingga Pilpres,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan Masyarakat bisa mengamati, mengkaji hingga mengawasi seluruh tahapan pemilu.

“Kalau ada temuan kami akan mengkaji, memeriksa dan menilai, apakah terdapat pelanggaran atau tidak” tegasnya.

Sementara itu, strategi yang akan dibangun, tambahnya Al Abzal akan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, melakukan penindakan pelanggaran berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku hingga penyelesaian sengketa pada KPU mengenai penerapan DPT, dan sengketa peserta pemilu.

Sementara itu, Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga yang diwakili Kasat Intel, Kaharuddin Kaendo menyebutkan faktor pemicu konflik pelaksanaan pilkada 2017 disebabkan masyarakat Muna yang belum banyak memiliki KTP Elektronik, penyelenggaraan pilkada tidak netral baik KPUD, Panwaslu hingga aparat kepolisian, SDM yang tidak profesional, maupun DPT yang tidak akurat, logistik kurang di TPS maupun paslon tidak terima kekalahan.

“Beberapa potensial kerawanan dalam pilkada meliputi pendaftaran paslon, pengerakan massa pendukung, manipulasi syarat dukungan dualisme dukungan parpol, maupun bentrok masa pendukung,” jelasnya.

Reporter : Iman

Editor      : Aso

Facebook Comments