Kendari, Inilahsultra.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra dibahas dalam waktu yang kasip, hanya tiga hari.
Dikhawatirkan, waktu yang singkat ini akan berpengaruh terhadap pendistribusian program dalam rancangan APBD.
Namun, bagi Pemerintah Provinsi Sultra, waktu yang sangat singkat ini tidak akan memengaruhi alokasi anggaran yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra Nasir Andi Baso mengaku, anggaran penyelenggaraan Pilkada sudah selesai dibahas.
Baik KPU maupun Bawaslu, sudah dialokasikan anggarannya dan sudah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Sudah NPHD dan tidak ada masalah,” ungkap Nasir ditemui di sela rapat lintas komisi di gedung DPRD Sultra, Kamis 30 November 2017.
Nasir berharap, ada kesepahaman bersama dengan dewan terkait dengan alokasi dana yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu.
“Kita harap ada kesepahaman karna itu perintah undang-undang,” harapnya.
Menurut dia, dinamika pembahasan APBD dengan DPRD sangat cair. Dia memastikan, tidak ada program yang tertunda pengusulannya.
“Tergantung dinamika dan tidak bisa hindari. KPU sudah selesai dibahas. Tidak berubah lagi sesuai hasil NPHD,” jelasnya.
Sebelumnya, KPU Sultra telah mendapatkan dana hibah dari Pemprov Sultra sebesar Rp 248 miliar dan ditambah Rp 10 miliar untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
Reporter : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Aso
