Kendari, Inilahsultra.com – Ajang pembekalan Antikorupsi dan deklarasi LHKPN Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah se-Sultra digelar Kamis 19 April menyisakan kekecewaan bagi Pimpinan KPK, La Ode Muhammad Syarif. Bagaimana tidak, tercatat 16 kontestan bolos di agenda lembaga antirasuah yang dibuka Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.
Minimnya peserta dari kalangan kontestan Pilkada Serentak 2018 diluar ekspektasi. Diwawancarai usai kegiatan, La Ode Syarif mengungkap kekecewaan.
“Agak mengecewakan. Bisa ditulis KPK kecewa dengan Paslon di Sultra,” curhat La Ode Syarif.
Dihadapan puluhan jurnalis yang hadir meliput agenda KPK tersebut, La Ode Syarif menyebut partisipasi peserta Pilkada Sultra menjadi yang terburuk sepanjang penyelenggaraan pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN se-Indonesia digelar KPK tahun 2018.
“Di Makassar semua hadir. Di Sulawesi Utara, Jawa Barat semua hadir. Saya kurang tahu persis kenapa (Sultra,red) tidak hadir. Apa karena komisionernya dari Sultra. Tapi KPU sudah informasikan itu. Jadi agak kaget juga,” ungkap La Ode Syarif sambil berguyon.
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Gubernur Sultra, KPK melalui KPU Sultra telah menyurati 28 calon kepala daerah di Sultra yang mengikuti Pilkada Serentak 2018. Dengan rincian 3 Paslon Pilgub Sultra, 5 Paslon Pilwalikota Baubau, 4 Paslon Pilkada Kabupaten Konawe dan 2 Paslon Pilkada Kolaka.
Dari keseluruhan undangan, 16 kontestan tak muncul di acara KPK. Mulai dari barisan kursi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sultra, peserta yang tak hadir adalah duet Hugua-Asrun dan rekan Rusda Mahmud, Sjafei Kahar. Hanya duet Ali Mazi-Lukman Paslon yang kompak hadir berdua.
Sementara di deretan kursi calon Walikota/wakil Walikota Baubau dari 10 kontestan, 9 peserta Pilkada ramai-ramai tak datang. Mereka adalah pasangan Roslina Rahim-La Ode Yasin, AS Thamrin-La Ode Monianse, duet Yusran Fahim-Drs Ahmad, pasangan Drs Ibrahim Marsela-Ilyas dan wakil paslon nomor urut 5, Ikhsan Ismail. Paslon Incumbent, Wa Ode Maasra Manarfa menjadi satu-satunya paslon yang patuh mengikuti kegiatan KPK.
Di Konawe, dari 8 peserta Pilbup, 2 Calon Bupati tercatat alpa. Mereka adalah Calon Bupati incunbent dari PAN, Kery S Konggoasa dan Calon Bupati nomor urut 2, Litanto. Kedua Cabup ini hanya mengutus wakilnya. Masing-masing Gusli Topan Sabara dan Murni Tombili. Sementara duet independen, Muliati Saiman-Mansur dan Irawan Laliasa-AJP hadir lengkap.
Di Kolaka dari dua paslon Pilkada, hanya Ahmad Safei-Muh Jayadin yang berpartisipasi di giat KPK. Sisanya, paslon nomor urut 2, Asmani -Syahrul Beddu kompak tak hadir.
Diwawancarai terpisah, Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengaku jauh hari sudah mewanti para paslon agar ikut berpartisipasi pada pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN. Sayangnya, instruksi mantan Ketua KPU Kota Kendari itu tak begitu digubris.
“Saya sudah ingatkan ada dua tanggal jangan keluar daerah. Tanggal 19 April agenda KPK dan 6 Mei Debat. Tidak ada juga konfirmasi alasan tidak hadir. Memang sih udangan agak telat. Tapi sampai semua ke paslon,” terang Hidayat yang sempat menyampaikan permintaan maaf pada Komisioner KPK, La Ode Syarif soal alpanya para paslon Pilkada serentak.
Kegiatan diselenggarakan KPK di Sultra sejatinya bertujuan mewujudkan Pilkada berintegritas. Dimana lembaga ini menggandeng Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia mendorong terbangunnya perilaku anti korupsi dan pencegahan korupsi paslon kepala daerah.
Pembekalan ini dipandang perlu karena KPK mencatat ada 18 Gubernur dan 71 Walikota/Bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Satu diantaranya berasal dari Sultra yakni Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra yang dicokok KPK bersama ayahnya, Asrun. Asrun adalah mantan Wali Kota Kendari dua periode yang juga tercatat sebagai calon Gubernur Sultra nomor urut 2.
Reporter : Siti Marlina
Editor : Aso
