
Kendari, Inilahsultra.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Badallah membantah tudingan pelantikan 19 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang digelar pada 3 Februari 2023 lalu melanggar aturan.
Menurut dia, pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio itu sudah sesuai aturan dan merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.
Ridwan menilai, pemberitaan pada salah satu media yang menyebut pelantikan tersebut tidak melalui lelang jabatan atau job fit sangat tidak berdasar dan terkesan mengaburkan fakta.
Memang, lanjut dia, terdapat dua dari tiga pimpinan JPTP hasil lelang jabatan. Kondisi itu sesuai surat nomor 821.2/22, Tanggal 3 Januari 2023 tentang permohonan rekomendasi penetapan dan pengangkatan dalam jabatan hasil seleksi terbuka JPTP di lingkup Pemprov Sultra yang ditujukan ke KASN.
Sehingga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Andi Makkawaru dan Direktur RS. Jantung dan Pembuluh Darah dr. H. Syarif Subijakto ikut dilantik.
Namun, untuk JPTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum dilantik karena masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ridwan menegaskan, seluruh proses pelantikan tiga pimpinan JPTP telah sesuai aturan mulai dari persetujuan KASN, pembentukkan Panitia Seleksi (Pansel), proses seleksi, pengumuman, hingga rekomendasi KASN.
Sedangkan untuk 16 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pergeseran atau mutasi jabatan.
Ridwan menuturkan, pergeseran ataupun mutasi bagi pimpinan OPD adalah hal yang biasa untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
“Dan mutasi ataupun rotasi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Mereka yang dilantik, tambah Ridwan, sudah melewati proses jobfit atau pernah menduduki jabatan eselon II. Sehingga mereka masih memenuhi syarat untuk dilantik.
Bukan hanya itu, Ridwan juga membantah jika dalam proses pelantikan tersebut ada pihak yang dirugikan.
Atas dasar semua itu, Ridwan meminta kepada media yang bersangkutan untuk membuat permohonan maaf dan mengklarifikasi berita yang telah dimuat. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pihaknya akan menempuh upaya hukum. (IS)