Kendari, Inilahsultra.com – Pelantikan Bupati Buton belum kunjung mendapat kejelasan. Padahal PJ Gubernur, Teguh Setyabudi sejatinya sudah mendapat mandat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI segera mengambil alih eksekusi pelantikan Plt Bupati Buton, La Bakry sebagai Bupati Buton masa bakti 2017-2022.
Dikutip dari portal Liputan6.com 9 Maret 2018, Teguh mengaku sudah mendapat perintah dari Kemendagri memberhentikan Umar Samiun dan segera melantik La Bakry sebagai Bupati Buton definitif.
Nyatanya, hingga awal Mei 2018 agenda pengukuhan La Bakry sebagai 01 Kabupaten Buton dibiarkan mengambang.
Menyusul terkatung-katungnya agenda pelantikan Bupati Buton Definitif, Anggota Komisi II DPRD Sultra, Tahrir Tasrudin angkat bicara
Politisi PAN yang dikenal vokal ini menolak berasumsi indikasi keengganan Pemprov Sultra mengambil alih pelantikan La Bakry kendati sudah ada mandat dari Mendagri. Ia lantas menantang masyarakat Buton mendatangi langsung PJ Gubernur Sultra meminta penjelasan ril soal alasan lambannya pemprov mengeksekusi mandat pusat tersebut.
“Kalau bisa masyarakat, tokoh masyarakat mari datang pertanyakan ke PJ Gubernur. Lebih efisien pertanyakan ke mereka karena mereka yang punya kewenangan ,” seru Tahrir.
Kata dia, selayaknya masyarakat Buton mendapat uraian penjelasan mengapa polemik pelantikan Bupati Buton dibiarkan berlarut-larut oleh Pemprov Sultra.
“Harus ada pemerintah yang definitif. Mesti ada Bupati definitif sebagai pengendali di Buton ini demi berjalannya pemerintahan secara normal. Kemarin Umar Samiun sudah ditetapkan tersangka dan dikurung. Jelas bukan lagi non aktif. Sudah tidak ada alasan lagi tidak melantik La Bakry,” urai Tahrir panjang lebar.
Ia khawatir jika permasalahan ini tak kunjung direspon cepat akan menimbulkan kerawanan baru di tengah masyarakat Buton. Terlebih Sultra tengah dihadapkan agenda penting yakni Pilgub Sultra yang mana hal itu bisa memancing tensi politik di kabupaten penghasil aspal tersebut.
“Saya melihat bisa ada kerawanan (kalau ada indikasi pembiaran, red). Saya sebagai orang hukum melihat mereka (Pemprov Sultra, red) harus cepat sikapi ini,” ujarnya.
Untuk diketahui DPRD Buton memilih lepas tangan dari polemik pelantikan Bupati Buton Definitif sebagaimana dirilis Inilahsultra.com, 6 April 2018. Mereka menyerahkan tanggungjawab itu pada Pemprov Sultra pascaterbit mandat pemberhentian Umar Samiun sebagai Bupati Buton oleh Mendagri RI.
Reporter : Siti Marlina
Editor : Aso
