Ridwan Bae
Kendari, Inilahsultra.com – Akhir-akhir ini, konflik antara Ridwan Bae dan LM Rusman Emba berlangsung terbuka dan memanas. Keduanya saling berbalas kritik di media. Di jagad maya pun demikian. Kritikan Ridwan menjadi senjata lawan politik Rusman untuk menghantam kebijakannya di Muna.
Terhadap gelombang kritikan yang dilontarkan kepada Rusman Emba selaku Bupati Muna, Ridwan tidak menampik itu saat ditemui di kediamannya, Minggu 17 Juni 2018.
Ketua DPD Golkar Sultra ini tampak enteng membeberkan satu persatu kesalahan dalam pemerintahan kemanakannya itu.
Ridwan dan Rusman adalah om dan kemanakan. Ridwan saudara kandung dengan ibunda Rusman.
“Saya ingin memberikan informasi lebih dulu tentang sikap pribadi saya (sebelum memebeberkan kritikan terhadap Rusman),” ungkap Ridwan Bae di kediamannya.
Ridwan mengaku, punya pengalaman berselisih paham dengan tokoh politik lain di Sultra. Jangankan Rusman, sekaliber tiga mantan gubernur, dicerca kebijakannya oleh Ridwan.
Mulai dari La Ode Kaimoeddin, Ali Mazi hingga Nur Alam. Kesemuanya dapat jatah sorotan dari Ridwan.
Sebagai orang Muna terlebih mantan bupati 10 tahun, ia punya cita-cita agar masyarakat Muna dan Muna Barat sejahtera.
Sehingga, jika ada kebijakan pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten di Muna tidak berpihak, ia yang jadi garda terdepan untuk melayangkan kritikan. Tak terkecuali kemanakannya sendiri, Rusman Emba.
“Perlakuan ini saya dapat bayangkan pernah berbeda dengan pak Kaimoeddin, om saya. Berbeda dengan sahabat saya Ali Mazi dan Nur Alam. Perbedaan itu sederhana saja karena kebijakan mereka tidak menyentuh baik di Muna dan tidak Muna tidak diperhatikan. Padahal, masyarakat Muna memiliki kontribusi terhadap mereka ini. Begitu juga dengan Rusman,” katanya.
Sikap yang sama juga ditunjukkan Ridwan di era Bupati Muna LM Baharuddin. Ia dan dokter (sapaan Baharuddin) adalah ipar. Istri Ridwan adik kakak dengan Baharuddin.
Di masa Baharuddin, banyak kritikan yang disampaikan Ridwan.
“Sekarang masuk fase Rusman,” katanya.
Ridwan mengaku tahu betul jumlah anggaran di Pemkab Muna. Saat pertama kali menjabat bupati pada 2001 silam, APBD muna di bawah Rp 100 miliar dengan anggaran pembangunan hanya Rp 7 miliar.
“Berjalan sampai 10 tahun tertinggi anggaran Rp 500 miliar. Apa pun alasannya, saya bukan menyombongkan diri, bahwa setidaknya ada yang terlihat dengan kasat mata di Muna yang saat ini dinikmati dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Lantas bagaimana di era Baharuddin? Ridwan menyebut, selama lima tahun dengan anggaran Rp 1 triliun, yang bisa dilihat hanya pembangunan rumah sakit. Itu pun lewat pinjaman di Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
“Pertanyaannya dimana uang Rp 1 triliun itu?,” katanya.
Kemudian lanjut di era Rusman. Pemerintahan Rusman-Malik berangkat dari Rp 1,2 triliun tapi Ridwan belum melihat pembangunan signifikan.
Ia menghitung, dari total APBD tersebut, ambil saja Rp 300 miliar untuk dana pembangunan.
“Lantas, dalam satu tahun terakhir ini apa yang dibangun? Dana pembangunan Rp 300 miliar itu di luar dari yang kita turunkan,” katanya.
“Dimana itu uang? Apakah itu namanya Rp 300 miliar cukup dengan rumah adat, timbunan pantai yang belum ditalud,” sorotnya.
Ridwan mengaku kesal dengan sikap Rusman atas kritikan kerasnya itu. Bukannya menjelaskan ke publik malah mensangkutpautkan kritikan dengan kepentingan politik 2019.
“Saya mempertanyakan arah keuangan itu. Tapi apa saya dapakan justru berbalik fitnah. Dalam artian bahwa saya sebut seperti itu hanya karena mencari dukungan kepada Rajiun 2019 nanti,” katanya.
Di Muna, kata Ridwan, dirinya sudah berpengalaman soal berkonflik dengan kepala daerah di saat menghadapi pemilihan legislatif.
Di era Baharuddin misalnya. Ia tidak mendapatkan dukungan dari bupati tapi mampu memperoleh suara terbanyak di sana.
“Baharuddin, dia jalankan La Ode Ida, Habil dan Tina. Tapi kalau digabung suara ketiganya, saya masih menang,” tuturnya.
Jadi, kata dia, maju kembali di Pileg 2019, dukungan bupati bukan jadi ukuran.
Ia juga mengaku bersyukur bahwa masih dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi wakil di senayan.
“Ini berkat komitmen politik saya. Saya tetap menjaga itu. Saya tidak pernah lari dari komitmen,” ujarnya.
Untuk itu, bila Rusman alergi dengan kritikan, maka sudah layak untuk belajar kembali.
“Rusman dan kelompoknya tidak terima kritikan saya, maka itu kekonyolan dan harus belajar berpolitik lagi dan membangun daerah. Rakyat termasuk saya tidak mau Rusman hanya menikmati jabatan, tapi kita ingin dia membangun Muna,” tuturnya.
Catatan lain Ridwan untuk Rusman adalah gaya kepemimpinan yang lebih banyak di luar daerah.
“Rusman lebih banyak 725. Tujuh hari di Jakarta, dua hari di Muna dan lima hari di Kendari. Jadi, jangan salahkan orang berpikir bahwa dia menghindar dari kejaran orang,” katanya.
Ia menilai, gaya ini adalah bentuk sikap menghindar atas komitmen politiknya selama ini.
“Seorang pemmpin dipegang bicaranya. Sekarang, banyak yang tunggu janji Rusman. Sekitar 70 persen masih berharap,” tuturnya.
Ridwan menyebut, selama menjadi bupati dua periode, kritikan terhadap dirinya cukup banyak. Bahkan, Gubernur La Ode Kaimoeddin sempat membawakan jaksa, polisi dan BPK untuk memantau pemerintahannya.
Baginya, kritikan dan pengawasan ini menjadi catatan dirinya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.
“Yang saya butuh kritikan saya ini momentum ke dia agar memperbaiki diri. Harus menjelaskan ke publik. Bukan membuat fitnah ke saya,” tuturnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
