Pilkada Tanpa “Noda” Lahirkan Pemimpin Amanah

257
Munarsy, SE

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak telah tuntas digelar 27 Juni 2018, lalu. Hasil hitung cepat telah disebarkan luaskan oleh berbagai lembaga survei. Siapa  pemenangnya mulai tertebak. Disisi lain, pasangan calon kalah jumlah suara mulai mengungkap berbagai temuan dugaan kecurangan. Tujuannya, untuk membatalkan atau dilakukan pemungutan suara ulang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kini bekerja ekstra. Untuk memastikan setiap tahapan proses pesta demokrasi tak ternoda. Peluang terjadi kecurangan terbuka. Olehnya itu, proses pengawasan harus  terus berlanjut  hingga pleno penetapan  pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Siapa peraih suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang.

Sebab, pemilihan kepala daerah bukan  sekedar ajang kompetisi mencari suara terbanyak. Kemudian keluar sebagai pemenang. Sangat disayangkan, duit negara terkuras mendalam, triliunan rupiah habis. Hanya untuk membiayai  proses rakyat memilih. Lalu, akhirnya  tak melahirkan pemimpin-pemimpin amanah.

Janji-janji politik bukan obralan untuk mengambil suara rakyat. Tetapi, untuk direalisasikan. Jika masyarakat memilih  diintervensi dan  dinodai praktek money politik. Yaknilah, pemimpin yang lahir bukan untuk mengemban tugas mulia. Tetapi, untuk kekuasaan, dan materi. Justru sebaliknya, pilkada tanpa noda, lahirkan pemimpin amanah. Rakyat  jatuhkan pilihannya dengan hati nurani.

Badan Pengawas Pemilu  merupakan salah satu faktor penentu. Bertugas dan melaporkan pemilihan apakah telah  berjalan sebagaimana regulasi berlaku. Tanpa ada kecurangan atau menodai pesta demokrasi.

Namun pada prakteknya,  pengawasan justru timbul kesulitan karena luasnya wilayah harus dipelototi. Tiga orang anggota Panwas Kabupaten harus bekerja ekstra melakukan koordinasi atas pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di seluruh Kecamatan.

Padahal, dari segi jumlah penduduk dan bentang alam  sangat tidak mungkin diurusi oleh tiga orang. Maka diperlukan sebuah sistem pengawasan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif.Pelibatan masyarakat dalam aktivitas pemilu sebagai infrastruktur demokrasi sebenarnya bukan hal baru.

Baca Juga :  Peta Kekuatan Partai Pendukung Ali Mazi-Lukman Abunawas

Partisipasi warga dalam kaitannya melakukan pengawasan agar suara rakyat pada sebuah pemilihan  dapat aman dari segala bentuk kecurangan. Fungsi pengawasan Bawaslu yang masih membutuhkan mekanisme pengawasan ketat agar benar-benar zero tolerant terhadap pelanggaran.

Salah satu yang dapat dilakukan ialah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan menerapkan sistem pengawasan menjadi manusia aktif memantau sekaligus mengawasi setiap tahapan pemilu yang berlangsung dalam lingkungannya.

Untuk setiap potensi kecurangan atau pelanggaran yang terjadi, masyarakat secara aktif memiliki jalur langsung dengan pihak berwenang baik kepolisian maupun Panwas itu sendiri agar laporannya segera ditindak lanjuti.

Salah satu tantangan mekanisme pengawasan partisipatif tak mudah.  Apakah  masyarakat pro aktif  untuk melaporkan setiap ada pelanggaran atau kecurangan yang ditemui.Membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat tersebut merupakan kunci berhasil tidaknya strategi pengawasan ini.

Dibutuhkan sosialisasi yang masif dengan berbagai media dan alat peraga untuk memberitahu masyarakat tentang hak-hak politiknya.Propaganda pada alat peraga harus menempatkan bawaslu sebagai bagian dari masyarakat yang dirugikan haknya jika terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam sebuah tahapan pemilu.

Selain peningkatan kesadaran masyarakat, juga kedekatan komisioner atau anggota panitia dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan partisipatif.Masyarakat hanya akan mau mengambil inisiatif untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara aktif jika merasa dekat dengan Panwaslu. (*)

Oleh  : Munarsy, SE
(PNS Lingkup Pemkab Buton Utara)

 

 

Silahkan berikan komentar

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here