La Tarifu : Berikan Saya Waktu Enam Bulan Benahi Fakultas Ini

1349
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Dadanya membusung selepas turun dari mobilnya, DT 1967 ME jenis Inova, Selasa 31 Juli 2018.

Lalu, ia berjalan tegap menuju ruangannya, sembari menjabat tangan seorang dosen yang kebetulan di area parkiran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

-Advertise-

“Kita cerita di ruangan saja,” singkat Dekan FISIP UHO La Tarifu sembari melempar senyum usai berjabat tangan jurnalis Inilahsultra.com.

Dari raut wajahnya, tampak tak ada masalah dengan hiruk pikuk berita sebelumnya, terkait ada dugaan pungutan liar legalisir ijasah dan transkrip nilai di FISIP UHO.

Tetiba di ruangannya, La Tarifu merebahkan pantatnya di kursi sofa ruang tamu.

Sejurus kemudian, ia menjelaskan duduk soal pemberitaan Inilahsultra.com, dugaan pungli hingga situasi fakultas yang baru dipimpinnya tiga pekan itu.

“Saya ini kan baru tiga minggu kurang lebih. Untuk pengesahan ijazah belum sempat saya pikirkan. Banyak yang saya harus benahi,” kata Tarifu saat ditemui di ruang kerjanya.

Di tengah pelbagai urusan kampus, kata Tarifu, ia diperhadapkan dengan urusan legalisir ijasah dan transkrip nilai.  Senin, 30 Juli 2018, ia disodorkan oleh staf beberapa berkas untuk diteken.

“Saya pun tanya ke staf, ini ada SOP-nya? Staf, katanya, sudah sejak dulu begitu,” ungkap La Tarifu.

Tarifu pun tanda tangan. Tetapi, ia membantah melihat dan telah menerima uang sepersen pun dari hasil pungutan tersebut.

“Ada staf mungkin tidak mengerti. Katanya setor ke bos. Bagaimana, biar warnanya itu uang saya tidak tahu. Sejak awal saya sudah pikirkan, ini harus ada SOP,” imbuhnya.

Benar saja. Setelah mengecek kembali aturan, Tarifu tak menemukan satu pun payung hukum yang membolehkan pungutan legalisir ijasah dan transkrip nilai kepada alumni.

Baca Juga :  Menristek Dikti Lantik Muh Zamrun jadi Rektor UHO

Menurutnya, kebijakan ini hanya kebiasaan lama dari turun temurun di kampus tersebut.

Pungutan ini hanya berlandas pada pandangan bahwa alumni harus memiliki kontribusi dalam membangun kampus melalui sumbangan. Tapi  selama ini mendapatkan sumbangan dengan cara yang salah. Tak memiliki landasan hukum. Serta peruntukannya tidak jelas.

“Memang ini tak ada (aturannya),” kata Tarifu.

Bagi La Tarifu, masalah ini jadi pelajaran ke depan. Budaya salah dari turun temurun itu, perlu diluruskan dengan dilahirkan kebijakan yang memiliki landasan hukum.

Hal ini lah yang akan dibahas oleh Tarifu bersama senat di fakultas apakah hal ini ditiadakan saja.

“Kalau merugikan masyarakat maka kita close saja,” katanya.

Namun demikian, peran serta alumni dalam menunjang perjalanan kampus negeri ini juga dibutuhkan. Sebab, pembiayaan kampus, tak melulu dari anggaran negara.

“Dukungan alumni dibutuhkan. Toh juga ini tidak setiap hari. Tapi, memang perlu dibuatkan aturannya agar tidak bermasalah,” ujarnya.

Ia memiliki pemikiran, agar sumbangan alumni ini bisa terukur dan legal melalui kebijakan universitas. Sehingga berlaku universal seluruh fakultas.

“Ini juga yang akan disampaikan di rapat universitas,” tambahnya.

Inilahsultra.com mencoba menelusuri beberapa kampus yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari negara, melainkan dari sumbangan alumni.

Universitas Sumatera Utara misalnya. Mereka mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat yang jumlahnya sampai ratusan miliar.

UHO tentu perlu juga melakukan hal ini. Pastinya, lebih dulu ada landasan hukum yang melegalkan praktik tersebut.

Aturan dan ketetapan nominal sumbangan harus pula dihitung tidak memberatkan. Begitu pula mekanisme pembayaran harus transparan.

Misal, pembayaran melalui transaksi langsung ke rekening rektor. Tidak disimpan secara liar di laci meja yang berpotensi disalahgunakan.

Baca Juga :  Dugaan Pungli SMPN 10 Kendari, Kadis Dikmudora Benarkan Sumbangan Sukarela

Hal ini juga bisa menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran alumni.

Sekalipun sedikit, dana sumbangan ini pada akhirnya tidak liar. Bisa pula digunakan untuk membayar gaji dosen Non-PNS yang sumber pembiayaannya selama ini hanya terpaku dari uang pangkal mahasiswa dan uang kuliah tunggal.

Hal ini, kata Tarifu, bisa menjadi kebijakan ke depan di kampus namun perlu dicek kembali rujukan undang-undangnya.

“Ini penting juga. Tapi, berikan saya waktu enam bulan untuk membenahi fakultas ini. Banyak yang harus saya selesaikan selain pungutan ini,” katanya.

Apakah akan melanjutkan pungutan tersebut? Tarifu mengaku akan mempertimbangkan kembali dan akan dibahasnya di dalam rapat senat.

“Kalau merugikan dan tidak punya landasan, kita tiadakan,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here