Munarti Diberhentikan di DPRD Mubar, Rajiun Akan Lawan Gubernur

1895
 

Laworo, Inilahsultra.com – Pemberhentian Munarti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat memicu reaksi keras dari LM Rajiun Tumada selaku bupati.

Ia bahkan, siap melawan secara administrasi kebijakan Pj Gubernur Sultra yang memberhentikan Munarti dari kursi Ketua DPRD Mubar.

- Advertisement -

Dalam acara ramah tama di kediaman Bupati Mubar, Rajiun menyebut, DPRD adalah mitra pemerintah kabupaten.

“Sampai dengan hari ini dan insya-Allah, ketua dprd muna barat yang kita tahu adalah saudara Ibu Munarti,” katanya, Jumat 17 Agustus 2018.

Untuk itu, Rajiun mengingatkan kepada Sekretaris DPRD Muna Barat agar tidak melakukan gerakan tambahan.

“Saya minta kepada sekwan tidak ada satu kegiatan gerak apa pun, dalam bentuk apa pun, secara administrasi hanya berjalan sendiri,” ujar Rajiun dalam sambutannya.

Setahu Rajiun, proses pergantian Ketua DPRD itu harus berdasarkan Undang-Undang dan PKPU.

Jika terjadi pergantian kepemimpinan DPRD, jelas dia, pertama harus ada surat masuk melalui pimpinan DPRD kemudian ditindaklanjuti oleh Sekertaris Dewan.

“Yang masuk pertama di kantor Bupati diperintahkan kepada Sekwan untuk dilakukan tindak lanjut admistrasi,” paparnya.

Setelah itu, ada rapat pimpinan DPRD Kabupaten Mubar, lalu berlanjut di Badan Musyawarah (Banmus) dan rapat paripurna.

“Setelah rapat laripurna ditindaklanjuti melalui pemerintah daerah (atas) rekomendasi Bupati Mubar untuk dilakukan pergantian kepemimpinan DPRD Mubar ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara,” katanya.

Setelah Provinsi Sultra mengeluarkan surat keputusan, maka dikembalikan ke Bupati Mubar dan DPRD untuk dilakukan pelantikan ketua DPRD.

“Setelah itu sah. Itu yang saya tahu hari ini. Saya bernegara, saya berpemerintahan,” katanya.

Jika keputusan pergantian Munarti itu dikeluarkan oleh gubernur, Rajiun mengaku siap melawan.

“Saya akan berhadapan juga dalam bentuk gerakan administrasi karena ini adalah bentuk pelecehan administrasi,” jelasnya.

“Ini kan, media sosial ini terlalu tajam dan saya yakin mudah-mudahan ini jangan terjadi. Andai ini terjadi, maka akan berhadapan dengan masyarakat Kabupaten Muna Barat secara keseluruhan ,” tutup Rajiun.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sultra memberhentikan Munarti dari DPRD Mubar pada 13 Agustus 2018.

Dalam keputusannya, alasan pemberhentian Munarti karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari DPRD perwakilan PAN.

Munarti maju kembali di DPRD Mubar melalui Partai NasDem.

Berdasarkan aturan, anggota dewan yang maju pilcaleg melalui partai berbeda, maka ia harus mengundurkan diri dari partai sebelumnya.

Berdasarkan aturan, UU 23 Tahun 2014, PP 16 Tahun 2010, PKPU 22 Tahun 2010, PKPU 03 Tahun 2011 dan PKPU 02 Tahun 2016, pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan tingkat kabupaten atau kota merupakan kewenangan gubernur.

Penulis : Muh Nur Alim
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...