Kabag Humas Pemda Mubar Juga “Serang” Ali Akbar

876
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pernyataan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sultra La Ode Ali Akbar yang mempertanyakan kapasitas Rajiun melawan keputusan Pj Gubernur mengundang reaksi dari birokrasi Kabupaten Muna Barat.

Kali ini giliaran Kabag Humas Pemkab Mubar Abidin “menyerang” Ali Akbar.

- Advertisement -

Menurutnya, keputusan Pj Gubernur tidak ada yang bisa dilawan. Tetapi dalam mengambil keputusan harus melewati proses administrasi yang sesuai undang-undang.

“DPRD itu Punya mekanisme tersendiri, begitu juga dengan pemerintah daerah. Jadi ini harus sinkron, harus sejalan,” Kata Abdin Saat ditemui di ruanganya. Kamis, 23 Agustus 2018.

Menurutnya, yang dikatakan oleh Ali Akbar sudah tidak sesuai dengan etika dan prosedural yang berlaku dalam tata cara bernegara di NKRI.

Abdin menyebut, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyususan DPRD Provinsi dan Kabupaten, di situ dijelaskan dalam pasal 99 huruf (b) bahwa anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri.

Kemudian ia menyebut juga di Pasal 104 Ayat (1) dalam PP Nomor 12 tahun 2018 tentang mekanisme pergantian, yang dimaksud bahwa pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten dan kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan pusat melalui bupati atau wali kota.

“Jadi berdasarkan aturan, seharusnya pengusulan pengunduran diri diusulkan oleh pejabat yang ada d kabupaten melalui hasil rapat anggota DPRD,” jelas Abdin.

“Saya curiga ada maladmistrasi ini. Ada kesalahan yang tidak sewajarnya apa yang dilakukan seorang kepala biro,” tambahnya.

Abidin mengaku, khawatir jangan sampai Pj ini bisa celaka atas keputusannya karena dianggap tidak sesuai prosedur.

“Saya tidak tahu cara berpikirnya lewat mana, sudut mana. Saya juga tidak mengerti dan saya curiga jangan sampai ada bargening posisi ini, karena ada gubernur baru,” katanya menuding Ali Akbar.

“Ali Akbar agar melakukan tobat sosial karena telah melukai hati masyarakat Kabupaten Muna Barat,” tutup Abdin.

La Ode Ali Akbar sebelumnya mengaku pemberhentian Munarti sudah sesuai dengan prosedur.

Ia pun mempertanyakan kapasitas Rajiun melakukan perlawanan terhadap putusan Pj gubernur terkait pemberhentian Ketua DPRD Mubar Munarti.

“Sekarang apa hubunganya dengan Rajiun. Tidak ada hubunganya. Dia bukan dari PAN. Kapasitas apa dia, sebagai apa,” kata Ali Akbar

Penulis : Muh Nur Alim
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...