Erwin Usman, Mantan Parlemen Jalanan Menatap Senayan

489
Erwin Usman

Kendari, Inilahsultra.com – Senyumnya merekah usai berjabat tangan. Setelah duduk sambil berbincang singkat, wajah Erwin Usman (42) tetiba langsung berubah serius.

Ia menarik napas dalam-dalam lalu kemudian mengerutkan dahinya.

“Tunggu dulu,” singkat Erwin sambil menghela napas saat bincang-bincang awal September 2018.

Perubahan mimik paras Erwin ini terjadi saat jurnalis Inilahsultra.com mengungkit kembali masa suram sekitar Agustus 2002 silam.

Masa di mana Erwin Usman nyaris kehilangan nyawa saat puluhan bogem mentah, sepatu laras, pentungan dan gagang senjata aparat mendarat tak ampun di sekujur tubuhnya.

Sepertinya, Erwin Usman tak mau lagi mengenang peristiwa itu. “Saya sudah memaafkannya, tapi tidak akan melupakannya,” ungkap Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis (PENA) ‘98 ini.

Namun, sedikit demi sedikit ia mulai menceritakan ikhwal kejadian itu hingga mengantarkan dirinya dibantar di RSU Provinsi Sultra selama sebulan dengan status koma tak sadarkan diri.

Ia mengisahkan, peristiwa itu bermula dari perjuangannya di tahun 1998-2002 bersama masyarakat adat Katobengke Buton. Ia mendampingi perjuangan warga menolak perampasan tanah adat warga yang berubah dijadikan area lapangan terbang (lapter) Betoambari dan sebuah SPBU di kawasan Bataraguru Baubau.

Menurutnya, kebijakan pemerintah saat itu, telah merugikan rakyat. Tanah dirampas tanpa ganti rugi dan rakyat yang melawan ditangkap dan disiksa. Sebagai aktivis 98 yang terlibat dalam penggulingan Orde Baru, model perampasan tanah dan penyiksaan aparat ini lantang diprotesnya.

Karena totalitas membela kaum tertindas, Erwin bahkan pernah diadili dan dimasukkan dipenjara hampir 1 tahun lamanya pada tahun 2000. Bersama 2 orang kawannya: Harsit Ambothang dan Herdiman, Erwin Usman dipenjara karena membela tanah masyarakat adat Katobengke ini.

Mengalami Penyiksaan

Sekeluar dari penjara, Erwin tetap jadi aktivis. Mendampingi dan mengorganisir rakyat miskin.

Hingga dalam suatu aksi pada bulan Agustus 2002 dia ditangkap dan disiksa oleh aparat. Aksi ini awalnya untuk solidaritas pada mahasiswa Buton yang dianiaya aparat polisi. Juga berkembang menjadi protes pada penyiksaan polisi terhadap petani Katobengke atas nama La Hia (63).

Aksi solidaritas yang awalnya berjalan damai lalu berubah menjadi tindakan represi ratusan aparat polisi yang didukung anggota Brimob.

Sejumlah orang yang dianggap tokoh mulai diamankan. Bagi yang melawan siap kena pentungan. Tak terkecuali Erwin Usman.

Ia sadar, dirinya akan menjadi target utama untuk dilumpuhkan. Benar saja, pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah dan kepalanya.

Senjata dari pajak rakyat pun dijadikan alat untuk dihantamkan ke kepalanya. Erwin tersungkur. Wajah bersimbah darah.

“Seluruh lubang di tubuhku saya rasa keluar darah. Terutama kedua telinga dan mata. Saya langsung pingsan saat itu,” kenang pria kelahiran 2 November 1976 ini.

Ia pun baru sadar ketika berada di RSU Provinsi Sultra, sebulan kemudian. Selama dipembantaran, ia koma. Dokter mendiagnosa sekitar enam tulangnya patah. Kepalanya alami geger otak. Matanya juga buta.

“Keras dan brutal sekali penyiksaan selama saya ditangkap dan ditahan selama semalam di dalam sel polisi Polres Buton. Utamanya oleh satuan Brimob dan Buser,” ungkap

Kondisi ini membuatnya setiap hari hanya mendapatkan asupan makanan melalui selang infus. Begitu pula buang air. Semua melalui bantuan alat medik.

Beberapa minggu kemudian tubuhnya pulih, sampai sekarang. Meski pernah mengalami pendarahan parah, Erwin mengaku tak merasa ada pengaruh di tubuhnya saat ini.

Baca Juga :  Jejak Buruk PT BIS yang Menyeret Amirul Tamim, Ali Mazi dan Nur Alam

“Sekarang tidak ada (gejala). Tidak tahu ke depan. Tapi alhamdulillah pastinya tetap sehat,” katanya.

Meski begitu, kiprah di parlemen jalanan tak juga surut untuk masa selanjutnya. Peristiwa berdarah itu dianggapnya hanya bagian cerita dalam dunia pergerakan.

Pengalaman ini kemudian menjadi pelajaran bagi Erwin. Oktober 2002 atas dorongan dan bantuan Tim Pembela dari YLBHI, KontraS dan LBH Makassar, Erwin merantau ke Jakarta.

Awalnya dia bergabung di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Beberapa bulan kemudian Erwin bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) nasional. Di lembaga advokasi lingkungan hidup dan SDA terbesar di Indonesia ini Erwin bekerja sampai tahun 2011.

Di WALHI, Erwin banyak terlibat dalam kerja pembelaan petani, masyarakat adat,,nelayan dan kaum miskin kota untuk mempertahankan tanah dan sumber kehidupannya.

Ia pun ikut terlibat dalam pendirian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Sulawesi yang berkedudukan di Makassar pada 2006.

Ia juga tercatat menjadi salah satu pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari pada 2008 silam. Lalu LBH Buton Raya tahun 2009.

Di era Joko Widodo, ia tercatat sebagai pengurus Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA). Ormas di bawah PENA ‘98. Erwin menjabat Ketua DPP Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Jokowi adalah Dewan Pelindung Ormas ini.

Menatap Senayan

Pelbagai organisasi berikut jalan terjalnya, telah dilalui Erwin Usman. Mulai dari pentolan perlawanan terhadap pemerintah hingga menjadi bagian dari pemerintahan.

Terakhir, ia menjadi salah satu komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sambil menjalankan profesi sebagai pengacara dengan mendirikan kantor hukum THEMIS Lawfirm bersama beberapa aktivis ‘98 di Jakarta.

Menurutnya, bergabungnya dengan pemerintahan Joko Widodo adalah sikap politik dia. Tentu melalui pertimbangan yang matang dan beragam alasan.

Namun, jabatan komisaris di BUMN dengan gaji mentereng tak membuatnya puas. Ia memilih mundur dan masuk di gelanggang politik.

Ia menyebut, ada wadah lain yang bisa membuatnya lebih bermanfaat kepada rakyat.

Di Legislatif
Melalui pertimbangan yang matang, Erwin Usman kemudian memilih maju di DPR RI melalui daerah pemilihan Sultra.

Namanya pun telah masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sultra di nomor urut 6.

Erwin Usman berpikiran bahwa dengan berada di lembaga legislatif, maka perjuangan kepentingan rakyat akan lebih luas.

Wakil rakyat dengan tiga kewenangan, anggaran, pengawasan dan regulasi menjadi tempat yang tepat untuk melahirkan kebijakan pro rakyat.

Begitu pula dengan berbagai hak dewan. Ia menganggap, hak dan kewenangan dewan sangat besar pengaruhnya dalam mensejahterakan rakyat bila dijalankan dengan amanah.

Menatap kursi legislatif itu, Erwin mengaku sudah memetakan dan membuat berbagai program yang dituangkan dalam visi misinya.

“Insya Allah saya sudah siap. Seluruh program dan konsep pemikiran untuk kepentingan rakyat telah disiapkan. Pada intinya, dengan latar belakang aktivis siap menjadi corong dan saluran bagi aspirasi rakyat Sultra di DPR RI,” tutur alumnus Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ini.

Tentu, bagi Erwin, dengan pengalamannya selama berparlemen jalanan akan dibuktikannya bila duduk di parlemen benaran.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here