Kendari, Inilahsultra.com – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Minot Purwahono menyampaikan bahwa di tengah perekonomian global yang masih tidak menentu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2019.
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga memproyeksikan perekonomian Sulawesi Tenggara juga akan mampu tumbuh dengan capaian sebesar 6,8% – 7,2% pada tahun 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha utama non-tambang, yaitu pertanian, industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar. Selain itu, peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi juga akan mendorong perekonomian pada tahun depan.
Sementara itu, inflasi pada Sulawesi Tenggara diperkirakan dapat terkendali pada level 3,5% ± 1%. Koordinasi TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota akan terus meningkat sehingga permasalahan pada sisi produksi, distribusi maupun kebijakan dapat diatasi. Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Provinsi Sulawesi Tenggara 2018, Selasa 18 Desember 2018 di Kendari.
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia.
Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas, Anggota Komisi XI DPR RI, Mz Amirul Tamim, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, FORKOPIMDA Sulawesi Tenggara, wali kota dan bupati se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Kota Kendari, kepala dinas, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktur Utama Bank Sultra, Pimpinan Cabang Bank Umum dan BPR, pimpinan media massa, perguruan tinggi, asosiasi, tokoh masyarakat dan para pelaku usaha.
Tema yang diangkat dalam PTBI 2018 adalah “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagai langkah nyata yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah dirasakan oleh segenap masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dan berharap Bank Indonesia tetap maju bersama Pemerintah Daerah membangun Provinsi Sulawesi Tenggara.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia menyampaikan bahwa ketidakpastian global yang terjadi sepanjang tahun 2018 turut memberikan dampak terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara. Pada triwulan III 2018, Sulawesi Tenggara mampu tumbuh sebesar 6,6% (yoy), sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang sebesar 6,7% (yoy) namun berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,2% (yoy) dan pada tahun 2018 diperkirakan masih akan tetap tumbuh tinggi meskipun cenderung mengalami perlambatan dengan berada pada kisaran 6,2% – 6,6%.
Inflasi Sulawesi Tenggara pada 2018 berada pada tingkat yang terjaga. Hingga November 2018, inflasi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 2,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,23% (yoy), dan selama tahun 2018 diperkirakan akan relatif stabil pada kisaran 2,7% – 3,1% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif dalam mendukung hasil produksi bahan makanan, perdagangan antar daerah yang lebih lancar dan upaya pengendalian inflasi oleh TPID di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Gerakan MAS Kendari atau Masyarakat Kenali dan Sadar Inflasi cukup berhasil dakam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan sayur-sayuran dari luar daerah.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi dan inflasi yang terjaga, stabilitas sistem keuangan di Sulawesi Tenggara juga cenderung mengalami perbaikan. Terjaganya stabilitas sistem keuangan didukung oleh kinerja perbankan yang meningkat. DPK dapat tumbuh sebesar 13,5% (yoy) dan kredit dapat tumbuh sebesar 10,5% (yoy). Fungsi intermediasi dari perbankan juga menunjukkan proses perbaikan. Hal tersebut tercermin dengan terjaganya Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan III 2018 yang sebesar 116%. Selain itu, Non Performing Loan (NPL) pada triwulan III 2018 juga tercatat mengalami penurunan dengan capaian sebesar 2,42% dan merupakan capaian NPL terendah sejak tahun 2015.
Kegiatan perekonomian yang meningkat dan terjaganya stabilitas sistem keuangan didukung oleh sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar baik secara tunai maupun nontunai. Aliran uang keluar dari BI sepanjang 2018 (cash outflow) tercatat sebesar Rp3,27 triliun sementara aliran uang masuk (cash inflow) tercatat sebesar Rp3,14 triliun. Sementara itu, transaksi melalui RTGS mencapai Rp3,78 triliun dan SKNBI mencapai Rp6,93 triliun.
Perkembangan positif dari perekonomian Sulawesi Tenggara tersebut tentu tidak lepas dari koordinasi dan upaya dari seluruh pihak terkait untuk memajukan Sulawesi Tenggara. KPw BI Sultra sebagai mitra strategis bagi seluruh stakeholders di daerah turut berupaya melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Upaya tersebut melalui pelaksanaan tugas pada bidang Ekonomi dan Keuangan, Sistem Pembayaran baik secara tunai maupun non tunai, pengembangan sektor riil dan UMKM, serta peningkatan akses keuangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi Bank Indonesia yang baru, yaitu “Menjadi Bank Sentral yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Indonesia dan Terbaik Diantara Emerging Markets”
Di bidang ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia secara rutin melakukan survei dan liaison kepada para pelaku usaha, instansi pemerintah, perbankan, dan masyarakat serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan regional untuk menghasilkan asesmen terhadap kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang berkualitas.
Sementara itu dalam melaksanakan pengendalian inflasi di daerah, Bank Indonesia senantiasa mendorong penguatan kelembagaan maupun koordinasi kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah terbentuk di 17 kabupaten/kota. Sinergi dengan Satgas Pangan senantiasa dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat disinergikan dengan Roadmap tersebut dalam mendukung pengendalian inflasi melalui program 4K. Program 4K adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Produksi, dan Komunikasi Efektif
Di bidang sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan uang layak edar (ULE) di masyarakat melalui layanan di kantor BI dan kas keliling hingga daerah terpencil. Selama tahun 2018, Bank Indonesia telah melakukan kas keliling sebanyak 59 kali. Kegiatan tersebut tidak terbatas di Kota Kendari saja, namun hingga pulau terluar, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai dengan memperhatikan kecukupan kuantitas, kualitas dan jenis pecahan, Bank Indonesia telah bekerjasama dengan Bank BRI dan Bank BNI di 3 daerah, yaitu Bau-Bau, Kolaka dan Raha melalui kegiatan kas titipan.
Selain memastikan ketersediaan Uang Layak Edar di masyarakat, KPw BI Sultra juga berupaya meningkatkan transaksi nontunai di Sulawesi Tenggara, salah satunya melalui launching kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan terlibat dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kendari dan Bau-Bau sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat guna. Elektronifikasi keuangan juga gencar dilakukan sepanjang tahun 2018, antara lain e-parking di RSUD Abunawas.
Selain fokus pada bidang moneter dan sistem pembayaran, KPw BI Sultra juga terlibat aktif dalam pengembangan sektor riil melalui pembinaan klaster UMKM. Pembinaan pada klaster tersebut dikelompokan menjadi 2, yaitu klaster ketahanan pangan dan klaster pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan daerah. Saat ini, Bank Indonesia memiliki 8 klaster yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Pengembangan ekonomi syariah juga menjadi salah satu fokus Bank Indonesia sepanjang gtahun 2018 melalui pelatihan pemberdayaan pada 26 Pontren yang dilanjutkan dengan pilot project di 2 pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Al Muhajirin di Konawe dan Pondok Pesantren Al Bukhori di Kolaka Timur. Selain pengembangan usaha pondok pesantren, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan perbankan syariah, akademisi dan pelaku usaha membentuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Tenggara. Pembentukan MES Sulawesi Tenggara tersebut diharapkan mampu menjadi akselerator pengembangan perekonomian syariah di Sulawesi Tenggara.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
