Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi warning keras pada dua kabupaten di Sultra atas indikasi pungutan liar (pungli) saat rapat bersama tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Kantor Gubernur Sultra Rabu 24 April 2019.
Dua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan.
Di tengah rapat dihadiri Gubernur dan Bupati se-Sultra, secara blak-blakan Unit Korsupgah KPK, Dwi Aprilia Linda menyebut pelanggaran fatal dua kabupaten itu.
Kata dia, KPK baru saja mendapat laporan dari masyarakat jika Pemkab Konkep dan Koltim memungut tambahan biaya ada CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) harus membayar Rp 9 juta perorang.
Linda menegaskan kebijakan tersebut masuk dalam kategori pungli yang semestinya tidak dibolehkan dilakukan.
“Konkep CPNS ada ditarik 9 juta perorang. Kabarnya tidak dianggarkan. Itu pungli pak. Konkep dan Koltim tidak boleh begitu,” tegas Linda.
Sesuai aturan resmi, lanjut Linda program diklat atau prajabatan bagi ASN baru, harus masuk dalam penganggaran APBD. Sehingga kebijakan setoran wajib Rp 9 juta yang dikeluarkan Bupati Konkep Amarullah dan Bupati Koltim Toni Herbiansyah masuk dalam kategori pungli.
KPK pun menyayangkan masih ada kepala daerah yang nekat memanfaatkan momen rekrutmen CPNS sebagai lahan basah mencari duit.
“Aturan sudah jelas. Anggarkan dulu. Tidak ada itu pungutan sebesar itu,” tambah Koordinator Wilayah VIII Korsupgah KPK, Adlinsyah Malik Nasution.
Mendapat semprit keras gegara pungli CPNS dari KPK, Bupati Koltim, Tony Herbiansyah tak berkutik.
Berbeda, Bupati Konkep, Amrullah memberi alasan. Ia berdalih langkah Pemkab Konkep semata untuk membantu masyarakatnya yang berhasil lolos rekrutmen abdi negara agar secepatnya mendapat kejelasan status sebagai ASN.
Mereka terpaksa memungut biaya Diklat terhadap CPNS karena pihaknya belum mengalokasi anggaran tambahan untuk program tersebut. Sementara anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan Diklat CPNS.
“Kemarin dianggarkan tapi tidak mencukupi. Kami mau membantu anak-anak kami. Nanti diganti uangnya di perubahan sesuai besaran yang telah disetor ke panitia,” kata Amrullah.
Penulis : Siti Marlina
