Anggaran Pilkada 2020 Tujuh Daerah di Sultra Sudah Harus Masuk APBDP 2019

227
Ilustrasi (Foto Serambi.com)

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra memastikan, anggaran Pilkada di 7 daerah di Sultra sudah harus masuk dalam APBD Perubahan 2019.

Hal ini dikarenakan, tahapan Pilkada serentak 2020 sudah akan dimulai tahun ini.

- Advertisement -

“Otomatis, tahapan persiapan itu sudah harus dianggarkan pada APBD Perubahan 2019,” kata Sekretaris KPU Sultra Safruddin, Jumat 25 Mei 2019.

Tujuh daerah di Sultra yang akan menggelar Pilkada 2020 adalah Muna, Buton Utara, Wakatobi, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan.

Terhadap kebutuhan anggaran itu, KPU Sultra akan memanggil seluruh ketua dan sekretaris di 7 kabupaten yang menggelar pilkada 2020 untuk dilakukan asistensi mengenai pengusulan anggaran.

“Tanggal 9 Juni akan mulai dibahas bersama sekretaris dan ketuanya. Kewajiban KPU Sultra hanya asistensi dan supervisi kesiapan mereka,” katanya.

Menurutnya, supervisi ini dalam rangka menyeragamkan usulan anggaran. Takutnya, ada pembiayaan seperti Pilkada 2014 lalu yang tidak diperhitungkan.

“Ada pembiayaan berbeda dengan daerah lain atau tidak seragam. Ini yang akan kita bicarakan,” jelasnya.

Ia mengaku, KPU kabupaten atau kota sudah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah masing-masing untuk membahas rencana anggaran itu.

“Tahapan pilkada 2020 kan paling tidak September sudah ada kegiatan awal. Makanya, mereka segera koordinasi dengan pemerintahnya,” ujarnya.

Ia menyebut, mekanisme penganggaran Pilkada bisa dilakukan dalam dua tahun anggaran. Namun, lebih dulu disepakati dalam nota perjanjian hibah daerah (NPHD).

“Mereka harus mendekati pemda agar komitmennya dalam penyelenggaraan pilkada. Karena, NPHD ini harus ditandatangani 2019 ini. Bisa dianggarkan dalam dua tahun,” tuturnya.

KPU Sultra sendiri, kata dia, sudah ajukan anggaran Pemprov Sultra sebesar Rp 1,5 miliar untuk monitoring pilkada 2020.

Baca Juga :  Pengurusan KTP dan Akta Kelahiran di Kota Kendari Tak Butuh Pengantar Lurah

“Kita akan usulkan di APBD Perubahan 2019 ini,” ujarnya.

Ia berharap, tak ada lagi pemda yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan anggaran melalui NPHD.

“Pilkada ini amanah undang-undang. Harusnya pemda mendukung ful. Sebab, penganggaran pilkada sampai hari ini belum ada dari APBN. Semua ditanggung oleh daerah. Sehingga, kami minta pemda kooperatif dan memberikan dukungan anggaran,” harapnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here