Kendari, Inilahsultra.com – Ketua Presedium Jaringan Demokrasi (JaDI) Sultra Hidayatullah ikut angkat bicara mengenai jumlah anggaran Pilkada 2020 yang diusulkan KPU di tujuh daerah.
Mantan Ketua KPU Sultra ini berharap, penganggaran Pilkada 2020 nanti, anggarannya harusnya lebih hemat, efektif dan efesien serta hemat penggunaannya.
“Penting bagi tujuh kabupaten di Sultra yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2020 sudah melakukan persiapan. Terutama terkait penganggaran dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerahnya masing-masing, agar ketika tahapan sudah berjalan tidak ada lagi problem terkait anggaran,” kata Hidayatullah melalui siaran persnya, Jumat 5 Juli 2019.
Menurutnya, penting bagi KPU di 7 kabupaten tersebut untuk memastikan penyusunan kebutuhan anggaran dilakukan secara hemat, efektif dan efisien.
Beberapa langkah agar anggaran pilkada murah, efektifitas dan efisien yakni, perlunya desain ulang pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan.
“Karena selama ini problem dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu berulang. Kalau ini didesain ulang maka sistem ini akan menghemat anggaran miliaran rupiah. Ini tugas KPU RI dan KPU Sultra menginisiasi regulasinya dan mensupervisi KPU di bawahnya. Mereka pimpinan KPU harus lahirkan solusi-solusi regulasi dan teknis agar KPU di bawah tidak melukis sesuka hati,” jelasnya.
Ia menyebut, seluruh pengadaan logistik Pilkada harus dilakukan secara online dengan standar e-katalog. Ini sudah berlangsung dari periode lalu tetapi ada saja kreativitas KPU di bawah untuk membuat pengadaan di luar cara online.
“Karena kalau cara online contoh dengan standar harga e-katalog yang semula surat suara Rp 1.000 per lembar bisa menjadi Rp 100 per lembar,” jelasnya.
Ia menyebut, sudah saatnya KPU membuat regulasi agar menerapkan sistem e-rekapitulasi pada penghitungan suara secara berjenjang. Dengan e-rekapitulasi sudah pasti akan mematangkan anggaran miliaran dan juga menghemat waktu rekapitulasi berjenjang yang bisa kurang lebih 1 bulan.
“Kalau model rekapitulasi manual waktu yang dibutuhkan saja lebih dari 1 bulan baru selesai,” katanya.
Ia menyebut, efektifitas anggaran dapat dilakukan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta untuk keperluan konsultasi. Selain undangan resmi bimbtek atau pertemuan.
“Tetapi kalau anggaran perjalanan dinas seperti konsultasi-konsultssi dihapus saja karena melahirkan Inefisiensi serta waktu kerja habis hanya perjalan dinas sehingga pekerjaan tahapan terbengkalai tidak fokus,” ujarnya.
KPU RI dan KPU Sultra pun saatnya memikirkan rapat jarak jauh dengan KPU Kabupaten yang Pilkada 2020 dengan menggunakan komunikasi teleconference. Ini bisa memangkas anggaran miliaran rupiah.
“Karena 1 orang 1 kali perjalanan dinas alokasi Rp. 9-10 juta. Kalau 10 orang sampai dengan 10 – 20 kali berangkat perjalanan dinas dalam masa tahapan Pilkada berjalan sudah hampir 1 miliar. Jadi perjalanan dinas konsultasi dihapus saja,” imbuhnya.
Metode sosialisasi juga diubah dengan cara mengurangi model sosialisasi program oriented.
“Ada anggaran baru KPU sosialisasi. Tidak ada anggaran KPU berhenti. Begitu pula cara sosialisasi konvensional musik sambil jalan dan orasi, kurangi acara musik yang minim sosialisasi dan kreativitas. Harus sosialisasi tepat sasaran dan edukatif. Harus lebih inovatif KPU sosialisasi dengan menggandeng kemitraan komunitas-komunitas masyarakat. Kurangi pengadaan baliho dan alat peraga sosialisasi yang tidak efektif. Ini juga bisa memangkas anggaran sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” tuturnya.
Agenda-agenda rapat yang tidak penting menggunakan sarana hotel juga dikurangi. Menurutnya, kantor KPU digunakan untuk rapat-rapat biasa seperti tahapan dan rakor dengan stakeholders maupun penyelnggaran di bawah.
“Kantor harus menjadi central kegiatan utama para komisioner dan sekretariat KPU. Rental mobil ditiadakan dan agar meminta bantuan mobil pinjam pakai kepada Pemda masing-masing apabila kekurangan kendaraan operasional. Banyak contoh rental-rental mobil untuk Pilkada banyak masalah dan juga penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Anggaran rental mobil harus dihapus,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
