Kuota Penerimaan CPNS dan P3K di Mubar Belum Jelas

679
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mubar Rosma Sari Laute.

Laworo, Inilahsultra.com – Dalam waktu dekat ini, pemerintah berencana membuka kembali rekrutmen CPNS 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).

Untuk di Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum diketahui pasti berapa kuota formasi CPNS ataupun P3K yang dibutuhkan.

- Advertisement -

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mubar Rosma Sari Laute diwawancarai di pelataran Kantor Bupati Mubar, Senin 5 Juli 2019 mengatakan, pihaknya masih menunggu tahapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)

“Jadi kita masih ikuti proses apa yang dikirim melalui email, WhatsApp, surat – suratan dari kementrian. itu yang kita susun, itu yang kita atur, itu yang kita porsikan. Kita menyusun analisis beban kerja (ABK) kembali, menyusun kebutuhan kembali, kita progres untuk persentasi mana P3K dan yang CPNS,” kata Rosma.

Merujuk pada penerimaan CPNS 2018, dari 361 yang lulus, kata Rosma, 300 orang itu ada pada formasi guru dan kesehatan, sementara 61 orang bidang teknis.

Ia merinci, dari 61 teknisi yang mendominasi adalah auditor yang jumlahnya hampir 20-an orang.

“Jadi tahun ini kita menyisir lagi SKPD yang prioritas kekurangan menjadi tenaga yang memang dibutuhkan,” katanya.

Ia mengaku, Pemkab Mubar masih membutuhkan CPNS tahun ini. Sebab, mereka masih banyak kekurangan kuota untuk mengisi formasi.

“Kalau kuota masih banyak kekurangan karena memang kita daerahnya masih baru. Jelas kekurangan dan sangat kekurangan. Tapi kan kebutuhan itu berdasarkan kuota keuangan dan komitmen pimpinan dalam hal ini pak bupati,” jelas Rosma.

Ia menyebut, khusus guru dan kesehatan sudah masuk. Untuk kesehatan, di Mubar masih kekurangan dokter spesialis. Nantinya, penerimaan dokter akan masuk pada formasi dokter umum.

Untuk P3K nanti akan diporsikan cukup banyak. Sebab, berdasarkan aturan dibutuhkan sebanyak 70 orang.

“Nah sementara dari 70 itu totalnya belum ditau berapa. Jadi nanti validasinya bersama kementerian. Untuk sementara kita masi penyusunan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja berapa yang akan menjadikan kebutuhan per SKPD. Apakah yang dibutuhkan SMA, sarjana apakah tenaga analis atau apa. Itu tergantung kebutuhan,” pungkasnya.

Penulis : Muh Nur Alim

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...