50 Kendaraan Dinas Milik Pemkot Kendari Masih Bermasalah

349
Kepala BPKAD Kota Kendari Susanti.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Bidang Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menemukan kendaraan dinas (Randis)
yang masih bermasalah dan belum dikembalikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

-Advertisements-

“Kendaraan dinas yang bermasalah karena belum dikembalikan. Nanti kalian konfirmasi di bidang aset karena saya lupa jumlahnya berapa dan siapa yang belum mengembalikan,” kata PIC Korwil Pencegahan KPK Wilayah VIII Provinsi Sultra Edi Surianto di kantor Wali Kota Kendari, Selasa 20 Agustus 2019.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Susanti mengaku, pihaknya sudah mengarahkan agar kendaraan dinas untuk dikembalikan.

Ia menambahkan, kendaraan dinas yang bermasalah ada di OPD dan kebanyakan ada di Sekretariat Pemkot Kendari mulai dari kendaraan mobil dan motor.

“Dan sudah berkali-kali dirapatkan tentang kendaraan dinas yang belum dikembalikan,” katanya.

Sebelumnya, tercatat ada 76 kendaraan dinas yang belum dikembalikan. Seiring berjalannya waktu, beberapa diantaranya sudah mengembalikan.

Tersisa saat ini, kurang lebih 50 kendaraan dikarenakan sebagian yang memiliki kendaraan sudah pensiun.

“Tetapi saat ini sudah dalam proses untuk penarikan kembali,” kata Susanti di kantor Wali Kota Kendari, Selasa 20 Agustus 2019. Saat ini kendaraan dinas yang sudah dikembalikan ke Pemkot Kendari sebanyak 26 kendaraan,” tambahnya.

Susanti melanjutkan, penarikan kendaraan dinas ini dilakukan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

“Kita tunggu di OPD masing-masing, setelah ada laporan baru kita lakukan penarikan. Kita akan tampung di kantor Wali Kota setelah itu kita akan kembalikan kepada yang berhak memilikinya,” jelasnya.

Susanti menuturkan, sejak ada penertiban aset, sebagian kendaraan sudah diserahkan ke Pemkot Kendari.

Sebagian, lanjut dia, BPKAD sudah melayangkan surat pertama dan kedua kepada OPD yang belum mengembalikan kendaraan dinas.

“Tapi karena kita diarahkan sama KPK untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara persuasif di internal Pemkot Kendari,” katanya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...