BacakanKendari, Inilahsultra.com – Dewan Pereakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan rapat dengar pendapat (RDP) tentang dugaan penggelapan anggaran perusahaan oleh oknum PT Kurnia Sukses Bersama (KSB) cabang Kendari, Kamis 12 September 2019.
Rapat tersebut ditunda karena Direktur PT Kurnia Sukses Bersama tidak menghadiri undangan dari DPRD Kota Kendari. Rencananya, akan dilanjutkan Senin 22 September 2019 mendatang. Terlihat yang hadir hanya dari Wasindo Sultra, Kepolisian, dan beberapa dinas terkait.
Tidak hadirnya pimpinan PT Kurnia Sukses Bersama dalam hearing ini membuat Wakil Ketua sementara Rusiawati Abunawas beserta anggota DPRD Kota Kendari La Ode Azhar dan La Ode Lawama turun langsung di tempat PT Kurnia Bersama untuk memastikan apakah betul pimpinan cabang tidak ada di tempat.
Ada banyak hal yang ditanyakan anggota dewan kepada Area Sales Manajer (ASM) PT Kurnia Sukses Bersama Cabang Kendari Rauf. Salah satunya tentang dugaan penggelapan uang terhadap karyawan yang saat ini sudah ditahan polisi.
La Ode Lawama mempertanyakan kronologis kejadian sehingga karyawan bisa dituduh menggelapkan uang yang berunjung di jeruji besi.
“Untuk menjelaskan itu saya tidak bisa karena sudah ranahnya kepolisian, penggelapan itu merupakan hasil audit dan tim yang langsung melaporkan,” jelas Rauf.
Sementara itu, La Ode Azhar mempertanyakan, perihal undangan DPRD untuk digelarnya RDP.
“Kita tahu, biarpun saya hadir tapi harus ada izin dari pimpinan pusat. Nanti pada tanggal 23 September kita akan hadir besama pimpinan,” janji Rauf.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD sementara Rusiawati Abunawas menyebut, terkait karyawan yang terlibat polemik dengan pimpinan cabang aturannya sudah masuk di kepolisian dan DPRD tidak bisa mencampuri hal tersebut.
Sebab, kata dia, DPRD hanya bisa memediasi untuk mencarikan solusi dalam mempertemukan kedua belah pihak, agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.
“Dari segi kemanusiaan dan kita mediasi agar semua bisa diselesaikan dengan apa yang kita harapkan. Pada intinya kami DPRD masalah ini cepat selesai dengan cara damai,” jelasnya.
Politikus Golkar ini berharap, kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kendari agar dapat mempertanggungjawabkan karyawannya dan dapat diselesaikan dalam internal perusahaan.
“Kita harapkan yang dilapor ini agar bisa dikeluarkan dulu dari penjara, karena mengingat dari segi kemanusiaan karena belum ada bukti yang jelas dari pengadilan. Mudah-mudahan ada pihak perusahaan dapat memberikan keringanan kepada karyawannya,” harapnya.
Dalam kasus ini, kata dia, kepolisian mengambil tindakan tanpa disertai adanya bukti-bukti dan hasil pemeriksaan antara pelapor dan terlapor.
“Kita harapkan kepolisian dalam kasus ini bisa melihat sampai di mana keterlibatan seorang karyawan, dan terlapor harus juga diperiksa. Karena jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak harapkan dalam kasus dengan mengkambinghitamkan karyawan,” tutupnya.
Dalam kunjungan ke PT Kurnia Sukses Bersama, banyak temuan-temuan anggota DPRD Kota Kendari, namun sifatnya rahasia karena akan menjadi bahan dalam hearing ke depan.
Penulis: Haerun
