
Kendari, Inilahsultra.com – Konflik di perusahaan tambang PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), di Desa Morosi, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe seakan tidak ada habisnya.
Mulai dari kesenjangan tenaga kerja, pembebasan lahan, utang piutang hingga dugaan membekingi aksi premanisme.
Belum lama ini Rabu, 29 Januari 2020, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara Bersatu dan karyawan PT Andalniaga Boemih Energy (ABE) menggelar aksi unjuk rasa di depan perusahaan PT VDNI.
Saat itu, massa aksi menuntut PT Konawe Putra Propertindo (KPP), segera melakukan pembayaran utang pembuatan jalan hauling. Dimana jalan tersebut saat ini digunakan PT VDNI.
Aksi itu berujung ricuh, bahkan issu yang beredar bahwa oknum Kepolisian Resor (Polres) Konawe diduga turut serta membekingi PT VDNI. Namun pernyataan itu dibantah oleh Kapolres Konawe, AKBP Susilo Setiawan. Ia mengatakan bahwa itu tidak benar.
“Isu polisi beking PT VDNI, itu tidak benar. Saat aksi itu, saya perintahkan anggota untuk melakukan pengamanan dan tetap profesional dan netral dalam menangani unjuk rasa,” ucap mantan Kapolres Kolaka Utara, Jumat 31 Januari 2020.
Undang-undang tugas pokok Polri, sambung Susilo, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sudah menjadi kewajiban Polri untuk melaksanakan pengamanan.
“Kami hanya melakukan pengamanan dan kami juga mengamankan tempat pelaksanaan aksi dan sarana yang digunakan,” bebernya.
Hal itu dilakukan, untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.
Penulis : Onno