Pemerintah Didesak Segera Keluarkan PT GKP dari Pulau Wawonii

Mahasiswa dan masyarakat menggelar demo di Mapolda Sultra. (Pandi/Inilahsultra.com)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah didesak untuk segera mengeluarkan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dari Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.

Desakkan ini datang dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan perwakilan warga di Pulau Wawonii.

Kepala Kampanye JATAM Melky Nahar menyebut, perjuangan penolakan tambang masyarakat Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir, membuat PT Gema Kreasi Perdana (GKP) memutuskan berhenti sementara.

Pemberhentian sementara itu, merupakan kabar baik bagi masyarakat Pulau Wawonii, dan mestinya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menindaktegas seluruh tindak kejahatan PT GKP selama beraktivitas di Pulau Wawonii.

Ia menyebut, anak perusahaan Harita Group itu, telah melakukan sejumlah tindak kejahatan, mulai dari, pertama, penerobosan lahan yang dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada Selasa, 9 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 Wita di lahan milik Marwah, Selasa, 16 Juli 2019, sekitar pukul 15.00 Wita di lahan milik Idris, dan terakhir 22 Agustus tengah malam di lahan milik Amin, Wa Ana, dan Labaa.

“Penerobosan lahan itu berakibat pada perusakan tanaman warga, mulai dari kelapa, jambu mete, kakao, pisang, dan sejenisnya,” kata Melky dalam keterangan tertulisnya, Rabu 19 Februari 2020.

Kedua, kriminalisasi 27 warga penolak tambang Wawonii, dengan melaporkan kepada polisi. Tuduhan yang dialamatkan kepada para warga tersebut pun mengada-ada, mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas tambang, dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, dugaan tindak pidana penganiayaan, dan dugaan tindak pidana pengancaman.

“Padahal, warga hanya sekadar mempertahankan tanah miliknya dari upaya penerobosan pihak perusahaan,” jelasnya.

Parahnya, lanjut dia, pihak kepolisian terkesan memihak PT GKP, hal ini terlihat dari laporan warga atas nama Idris ke Polres Kendari pada 14 Agustus 2019 terkait penerobosan lahan miliknya pada 16 Juli 2019 tak kunjung diproses.

Sebaliknya, Idris justru dilaporkan pihak  PT GKP ke Polres Kendari, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kini statusnya sudah menajdi terdakwa, dan kedua laporan warga atas nama Labaa, Amin, dan Waana terkait pengrusakan tanaman dan penyerobotan lahan oleh PT GKP pada 22 Agustus 2019 yang berlangsung tengah malam, juga telah dilaporkan ke Polda Sultra pada 30 Agustus dan 1 September 2019 lalu.

“Kedua laporan di atas mengendap begitu saja, tanpa ada tanda-tanda untuk ditindaklanjuti. Hal ini diduga kuat bahwa pihak kepolisian justru sedang terlibat dalam skema permainan PT GKP, memaksa penerobosan lahan milik masyarakat untuk memuluskan niat jahatnya dalam menambang nikel di perut Pulau Wawonii,” bebernya.

Ketiga, keberadaan tambang PT GKP di pulau Wawonii, termasuk perusahaan tambang lainnya, diduga illegal, sebab, Wawonii adalah pulau kecil yang luasnya hanya 708,32km2. Berdasarkan ketentuan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, peruntukannya bukan untuk kegiatan pertambangan.

“Bahkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Privinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Kepulauan, serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sultra, peruntukkan pulau Wawonii tidak untuk pertambangan,” urainya.

Keempat, terminal khusus (tersus) milik PT GKP yang berlokasi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara. Keberadaan tersus ini juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebab, lokasi yang digunakan dalam membangun tersus ini, seharusnya untuk pemanfaatan umum peruntukan kegiatan perikanan tangkap.

“Diduga, pembangunan tersus ini tanpa mengantongi izin lingkungan,” sambung Edy Kurniawan dari LBH Makassar.

Kelima,klonflik sosial yang berkepanjangan antara mayoritas masyarakat menolak tambang dengan segelintir warga yang proterhadap perusahaan. Konflik ini terjadi di keluarga, kampung, antardesa, dan  berujung pada relasi sosial yang telah lama terjalin baik, kini hancur lebur akibat kehadiran PT GKP.

“Kini, PT GKP memutuskan berhenti sementara dari seluruh aktivitasnya di Pulau Wawonii. Momentum ini menjadi penting dimanfaatkan pemerintah dan penegak hukum mengusut tuntas dan melakukan penegakan hokum yang tegas dan terbuka,” tutur Edy.

Untuk itu, mereka menutut agar Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi untuk mencabut permanen Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GKP, dan seluruh IUP lainnya di Pulau Wawonii atau Pulau Konawe Kepulauan.

Mereka juga menuntut Menteri LHK, Menteri KKP, Ketua Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Gubernur Sultra, seluruh kejahatan anak perusahaan Harita Group itu, lalu lakukan penegakan hukum yang tegas dan terbuka.

“Menyegel terminal khusus (tersus) PT GKP yang dibangun tidak sesuai peruntukan ruang, dan tidak mengantongi izin lingkungan,” tegas Edy.

Koalisi masyarakat sipil juga ini menuntut Polda Sultra dan Polres Kendari untuk menghentikan seluruh proses hukum bagi 27 warga Wawonii, bebaskan mereka dari seluruh tuntutan hukum, serta pulihkan nama baik terlapor dan keluarga.

“Sebaliknya, Polisi harus segera mengusut dan menindalanjuti dua laporan warga terkait penerobosan lahan yang dilakukan PT GKP. Mendesak Bupati Konawe Kepulauan dan Gubernur Sultra untuk segera memulihkan konflik sosial yang terjadi selama ini, yang dipicu oleh kehadiran PT GKP,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Operasional PT GKP Bambang Murtiyoso menyebut, pihaknya terpaksa menghentikan sementara aktivitas perusahaan karena masih bermasalah dengan warga yang tak mau melepas lahannya sebagai jalan hauling.

Akibat penghentian aktivitas ini, sebanyak 300 pekerja yang berakhir masa kontraknya tidak dilanjutkan lagi.

Bambang beberapa kali membantah tuduhan JATAM soal tuduhan kelengkapan izin perusahaannya hingga memiliki IUP di Pulau Wawonii.

Menurut dia, seluruh izin telah dikantongi dan mereka berhak menambang di pulau tersebut meskipun mendapatkan penolakkan dari beberapa warga.

Penulis : Jusbar

Editor : Pandi

 

Facebook Comments