Kendari, Inilahsultra.com – Mencermati perkembangan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang SA meminta Gubernur Sultra perlu meningkatkan etos dalam mengkonsolidasikan seluruh sumber daya untuk melawan Covid-19.
Ia menyebut, pascarapat Forkompimda Provinsi di DPRD Sultra beberapa hari yang lalu disepakati jumlah anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yaitu sekitar Rp 500 miliar bersumber dari APBD Sultra hasil relokasi dan dana taktis/kasda provinsi.
“Dari anggaran tersebut seharusnya segera dialokasikan dalam daftar belanja di antaranya untuk keperluan belanja logistik/beras di Bulog. Sampai hari ini kami di DPRD belum mendapat laporan, apakah Tim gugus tugas provinsi sudah berkoordinasi dengan Bulog, atau beras sudah dibagi ke masyarakat,” jelas Endang dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 April 2020.
Ia juga menyebut, ada aspirasi tentang perlunya tempat transit dan istrahat bagi tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan melawan Covid-19. Mereka sudah hampir sebulan tidak pulang ke rumah karena panggilan tugas kemanusiaan dan menghindari keluarga agar tidak tertular virus Covid-19.
Ia juga menyinggung Ppelaksanaan rapid test belum terkonsolidasi ke pemda kabupaten kota. Masing-masing Pemda, kata Endang, berinisiatif melakukan test sendiri. Bahkan ada Pemda yang belum melakukan rapid test.
“Pahadal kita tahu, berdasarkan laporan GT Prov, seluruh kabupaten kota di Sultra terdapat warga dengan status ODP,” bebernya.
Ia melanjutkan, penyebaran virus di Kota Kendari sudah melalui tansmisi lokal. Sebagai ibu kota provinsi, pendekatan dalam menangani covid-19 di Kota Kendari harus lebih maksimal lagi, karena Kota Kendari epicentrum pergerakan orang di Sultra.
“Oleh karenanya, tidak cukup dengan mengandalkan peran dan aksi Wali kota, dimana sejauh ini telah menunjukan kinerja terukur dan efektif. Lebih dari itu dibutuhkan intervensi atau bantuan dari pemerintah provinsi.
Terbaru, Pemerintah Kota Kendari mengeluhkan alkes test swab tidak bisa digunakan karena harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi/register dari Kemenkes. Dilansir di beberapa media, proses administrasi sudah berjalan, namun sampai hari ini surat persetujuan dari Kemenkes tak kunjung tiba,” katanya.
Ia menyebut, Gubernur Sultra telah mengeluarkan imbauan agar warga Sultra menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Di lapangan, masyarakat mengeluhkan kelangkaan masker, jika pun ditemukan, harganya melambung tinggi. Mestinya, imbauan Gubernur tersebut disertai dengan kebijakan lanjutan yaitu memerintahkan instansi teknis agar menyiapkan masker gratis yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Untuk itu, politikus Demokrat ini mendorong segera mempercepat proses belanja logistik pangan dan didistribusikan kepada warga melalui mekanisme birokrasi yang efisien.
Logistik tersebut akan membantu masyarakat kelompok rentan dalam melewati hari-hari selama pandemi. Karena dalam situasi seperti ini warga harus mendapatkan kepastian ketersediaan pangan selama pandemi, sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang melarang warga mencari nafkah di luar rumah.
“Apabila hal ini terlambat direspons, potensi gejolak sosial ada di depan mata,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada gubernur untuk memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kesehatan yang saat ini berjuang melawan Covid-29.
“Sediakan hotel yang layak sebagai tempat transit dan istrahat bagi tenaga kesehatan kita disertai dengan pemenuhan logistik yang cukup, sebagaimana Pemprov di daerah lain telah melakukannya,” imbuhnya.
Selanjutnya gaji, tunjangan, honor, insentif dan bonus dipercepat penyalurannya dan jangan ditunda.
Sebab, lanjut dia, para tenaga medis meninggalkan keluarga demi melindungi masyarakat dan tugas mereka bukan pekerjaan mudah.
“Selama masa pandemi ini tenaga kesehatan jangan lagi dibebani dengan pikiran/urusan keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dan pemenuhan kesejahteran, hal tersebut seharusnya menjadi tugas gubernur. Kami di DPRD berapa pun yang diminta, kami setuju dan ketuk palu,” katanya.
Ia juga menyebut, Gubernur perlu mengkonsolidasikan pelaksanaan rapid test di kabupaten atau kota. Hasil rapid test tersebut akan menjadi road map gugus tugas provinsi dalam penanggulangan Covid-19 di seluruh Sultra.
“Dengan demikian, kita berharap gugus tugas provinsi memiliki skema kebijakan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang dalam penanganan covid-19. Basisnya tentu saja perkembangan penanganann covid-19 di kabupaten/kota,” urainya.
Ia juga meminta gubernur memfasilitasi pemda kabupaten kota dalam pengadaan PCR berlisensi. Tim Gubernur harus mempecepat atau memotong rantai birokrasi yang dapat menghambat pengadaan alkes terkait Covid-19.
“Pemda kabupaten/kota tidak bisa dibiarkan sendiri, misalnya dalam hal berkoordinasi dengan pusat. Itu sebabnya, perlunya bapak Gubernur memberikan penekanan kepada Sekda prov untuk mempercepat urusan-urusan di Jakarta dalam rangka melawan pandemi ini,” tekannya.
Menurut Endang, Gebernur perlu menunjuk instansi teknis atau salah satu BUMD Provinsi untuk menyiapkan masker gratis dan massal bagi masyarakat. Percepatan pemenuhan masker adalah upaya jangka pendek dalam mencegah penularan Covid-19. Sesuai saran WHO dan dirujuk oleh pemerintah, bahwa saat ini semua warga negara wajib memakai masker.
“Bapak Gubernur perlu memperhatikan kesejahteraan dan logistik gugus tugas provinsi khususnya yang bekerja di frontliner yaitu di level media center dan Tim Jubir gugus tugas provinsi. Mereka bekerja 24 jam menganalisa data, memonitor perkembangan dan berkoordinasi dengan pusat serta menyampaikan data statistik terbaru perkembangan ODP, PDP, OTG Covid-19 kepada masyarakat Sultra,” pungkasnya.
Penulis : Haerun
