DPRD Sultra Paripurna “Khusus” Tolak Kedatangan 500 TKA Asal Tiongkok

682
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar paripurna “khusus” menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina di Bumi Anoa.

Penolakan tegas kedatangan 500 TKA asal Tiongkok ini diptusukan melalui rapat paripurna DPRD Sultra yang dipimpin langsung unsur pimpinan dan dihadiri anggota dewan, Rabu 29 April 2020.

- Advertisement -

“Kemarin kita menyatakan penolakan secara personal. Kali ini kita penolakan 500 TKA diputuskan melalui paripurnakan, sehingga ini bisa sampai pada pemerintah pusat,” kata Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh.

Ketua DPW PAN Sultra ini menyebut, dengan kondisi saat ini pemerintah pusat harus betul-betul berkomitmen dan mendukung pemerintah daerah dalam mem memutus mata rantai dan menghilangkan Covid-19 di Sultra.

“Kita tidak tahu apakah diantara 500 TKA memiliki gejala corona atau tidak, Apalagi mereka ini dari negara asalnya  Virus Corona. Jangan sampai kedatangan TKA ini akan menimbulkan masalah baru dengan kondisi saat ini,” jelasnya.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kata politisi PAN ini, harusnya ada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memerangi dalam menghilangkan virus corona yang meresahkan dunia ini.

Pasalnya, kata dia, belum lama ini keputusan Presiden selama pandemi Covid-19 di Indonesia tidak bisa menerima orang asing, apalagi TKA dari Tiongkok.

“Ini komitmen kita terhadap penanganan Covid-19, maka kita harus kompak, komperhensip, penuh kesadaran dan disiplin untuk memutus mata rantai wabah mematikan ini,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, DPRD meminta  pemerintah pusat harus segera membuka kantor perwakilan yang sifatnya mempercepat pengurusan Visa di Sultra.

“Sebenarnya kita tidak anti tenaga asing, tidak anti investsi tapi kita lihat kondisi kewilayaaan kita saat ini sedang berusaha melawan virus corona,” tutupnya.

Wakil Ketua Hery Asiku mengatakan, dengan situasi kebatinan di tengah pandemi Covid-19 saat ini tidak dibutuhkan kedatangan orang-orang asing tersebut.

Seharusnya, kata Ketua Partai Golkar Sultra ini, perusahaan sebesar PT. VDNI bisa berfikir, jika menginginkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, bisa merekrut tenaga-tenaga kerja lokal.

“Pekerja lokal di rumahkan sementara mendatangkan lagi 500 TKA, kalau hanya yang tida memiliki skil masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa, dan paling tidak tenaga-tenaga kerja lokal yang selama ini tidak diberikan kesempatan bisa diberdayakan,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD, Muh Endang mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini menolak kedatanga  warga negara asing (WNA), apalagi 500 TKA dari Tiongkok rencananya akan masuk di Sultra.

“Sangat jelas atas nama DPRD tegas menolak kedatangan 500 TKA yang akan dipekerjakan di PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe,” tegasnya.

Ketua Partai Demokrat Sultra ini mengatakan, pergeseran orang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten dalam satu kesatuan NKRI mulai dibatasi seperti di Kabupaten Konawe yang melarang orang lain masuk.

“Dalam pandemi Covid-19 saat ini keselamatan warga merupakan hukum yang paling tinggi bagi kita pengelola negara dan daerah,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...