Pemilik Rumah Makan Kampung Bakau Klaim Kantongi Sertifikat Tanah di Hutan Mangrove

2785
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemilik rumah makan Kampung Bakau mengklaim mengantongi sertifikat tanah di atas hutan mangrove Teluk Kendari.

Pemilik rumah makan Kampung Bakau Irmawati menjelaskan, tanah di Hutan Mangrove dikelola oleh orang tuanya sejak 1970 seluas 13 hektare yang awalnya dipergunakan untuk lokasi tambak atau empang.

- Advertisement -

“Orang tua saya membuka lahan di sini (Hutan Mangrove) sejak tahun 1970. Dia memanfaatkan lahan sebagai lokasi tambak,” kata Irmawati saat ditemui Inilahsultran.com, Sabtu 8 Agustus 2020.

Pemilik Rumah Makan Kampung Bakau ini kembali menjelaskan, orang tuanya mengolah tambak kurang lebih 10 tahun. Kemudian pada tahun 1982 mulai melakukan pengurusan sertifikat tanah yang diolah jadi tambak di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dulu itu mengurus sertifikat tanah di BPN dipersulit dan lama prosesnya, karena dari tahun 1982 pengurusannya diterbitkan sertifikatnya tahun 1989. Jadi kita memiliki sertifkat jauh sebelum ada peraturan daerah yang dipermasalahkan,” jelasnya.

Penerbitan sertifikat, lanjut dia, dikeluarkan pada zaman pemerintahan Gubernur Laode Kaimoeddin yang mendukung adanya kegiatan tambak.

“Jadi kalau bapak saya ada orang atau pemerintah yang dituhankan sudah
Laode Kaimoeddin orangnya, karena pada saat itu dia mendukung kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Di lain pihak, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengintruksikan kepada pemilik usaha untuk mengosongkan lahan di hutan mangrove dengan berpatokan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030.

“Bagaimana saya mau kosongkan lahan ini, sementara saya punya sertifikat. Bagaimana kita mau diusir di tanah kita sendiri. Adakah aturannya kita diusir di tanah sendiri. Ini merupakan penghinaan bagi saya, karena sudah membayar pajak usaha dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” jelasnya.

Harusnya, kata dia, pemerintah kota mendukung masyarakat lokal dalam menjalankan usaha, yang bisa meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) kota di sektor pajak.

“Kampung bakau ini sudah berkontribusi atas PAD kota di sektor pajak. Saya menilai Kampung Bakau juga ini menjadi ikon Kota Kendari, karena tamu yang dari mana saja pasti datang makan di sini. Bahkan Wali Kota pernah datang di sini bersama tamu-tamu dari luar daerah,” jelasnya.

Terkait pohon mangrove, Irmawati menjelaskan, di lokasi rumah makan kampung bakau itu dulu ada tiga lapis pohon mangrove. Pertama di pinggir jalan raya baypas menuju jembatan triping tepatnya pas masuk lokasi rumah makan kampung bakau.

Kedua, pohon mangrove berada dalam saluran air tambak, dan ketiga di lokasi berdirinya rumah makan kampung bakau saat ini yang pernah ditanam oleh orang tuannya.

Namun, ia menjelaskan, pada zaman Gubernur Eddy Sabara tahun 80-an pohon mangrove di kawasan rumah makan kampung bakau saat ini diminta untuk diratakan dengan tanah untuk melihat tampak kota di Anduonohu.

Tapi, lanjut dia, setelah kepemimpinan Eddy Sabara dan masuk kepemimpinan Laode Kaimoeddin sebagai Gubernur tahun 90an
ada program penanaman mangrove bersama Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim di lokasi hutan mangrove.

“Pada saat itu Gubernur Laode Kaimoeddin sangat mendukung kegiatan tambak dengan memelihara pohon mangrove,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...