Kanwil Kemenkumham Sultra Target 70 Persen Predikat Wilayah Bebas Korupsi

213
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mengusulkan 520 satuan kerja (satker) untuk masuk dalam penilaian program predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tahun 2020 ini, Kemenkumham mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) selaku Tim Penilai Nasional (TPN) dan Menpan RB menghendaki 70 persen bisa meraih predikat WBK dan WBBM.

- Advertisement -

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Razilu mengatakan, ini merupakan gerakan nasional Kemenkum HAM untuk satuan kerja di seluruh Indonesia. Tahun 2020 ini Kemenkum HAM mengusulkan 520 satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Pak menteri menghendaki 70 persen bisa meraih WBK dan WBBM. Oleh karena itu, kita perlu memberikan penguatan. Dalam penguatan ini adalah memberikan kiat-kiat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan,” jelas Razilu saat ditemui usai memberikan penguatan di salah satu hotel ternama di Kendari, Senin 14 September 2020.

Kata Razilu, pihaknya memberikan penguatan, mulai dari memahami secara utuh pembangunan zona integritas dan langkah-langkah apa saja yang harus mereka siapkan dalam menghadapi tim penilai nasional.

“Sekarang sedang dilakukan survei online oleh Menpan RB. Jika mereka lolos akan akan diuji secara virtual (telekonfren)
dari Jakarta oleh Mempen RB kepada Satker di seluruh Indonesia selaku TPN. Untuk itu, mereka harus menyiapkan video dan paparan. Kita memberikan penguatan kepada mereka,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, sekaligus memberikan pemahaman tentang bagaimana membuat video, bagaimana membuat paparan yang bisa menunjukkan kepada tim penilai bahwa Kemenkumham di seluruh Indonesia memiliki kepahaman terkait dengan pembangunan zona integritas.

“Sehingga bisa meyakinkan tim penilai, layak untuk diberikan predikat WBK dan WBBM,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Razilu, ada 15 satker masuk di Kanwil dan diusulkan ada 13 Satker dari 520 satker itu ada di Kantor wilayah Provinsi Sultra, di bawah pimpinan Sofyan selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sultra.

“Semua hadir di sini, sebagian mengkuti secara virtual. Salah satunya dari Baubau. Mereka ikut untuk menerima penguatan pada sore ini dan akan dilakukan sampai besok. Hari ini dan besok akan melakukan simulasi penilaian,” tuturnya.

Razilu menambahkan, untuk kriteria penilaian ada dua unsur. Prosesnya mempunyai nilai poin 60 dan 40 persen nilai survei indeks persepsi anti korupsi dan indeks pelayanan publik ini nilainya masing-masing 20.

“Sebenarnya nilai itu, secara internal berdasarkan survei mandiri kita sudah lulus, tetapi Menpan RB tidak harus puas berdasarkan survei mandiri. Mereka akan melakukan survei sendiri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Staf Ahli Kemenkumham Bidang Ekonomi memberikan penguatan kepada satker dan simulasi menilai.
Rencananya, kegiatan itu dlakukan hari ini, Senin 14 – 15 September 2020.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3
Komentar
loading...