BacakanKendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Rusda Mahmud menilai pemerintah pusat terlalu terburu-buru menyalurkan vaksin sinovac untuk penangkal Covid-19 di berbagai daerah di tanah air.
Menurut Rusda, harusnya pemerintah menunggu hasil uji klinis yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghindari keresahan di tengah masyarakat.
“Kalau pendapat saya ini pemerintah terkesan terburu-buru menyalurkan vaksin di daerah. Harusnya itu diedarkan setelah ada uji klinis dari BPOM dan harus ada sertifikat halal dari MUI,” kata Rusda Mahmud saat ditemui di Kendari, Jumat 8 Januari 2021.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan, tugas pemerintah memang hadir untuk melindungi rakyat. Sehingga harus betul-betul memastikan agar tidak terjadi ketakutan di tengah pengunaan vaksin asal Cina tersebut.
“Coba bayangkan, uji klinisnya keluar dari BPOM lalu mengatakan itu sangat berbahaya dan sudah disebarkan alangkah ruginya rakyat,” jelasnya.
Politikus Demokrat ini menyakini, langkah pemerintah dengan pengadaan vaksin ini sudah dipikirkan untuk menangkal virus corona.
“Harapan saya vaksinnya itu harus betul-betul dipastikan aman dapat bermanfaat dan menghilangkan penyakit dan Covid-19 segera berakhir,” tutup mantan Bupati Kolaka Utara ini.
Penulis : Haerun
