BacakanKendari, Inilahsultra.com – Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengharapkan launching pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP), dapat menjadi motivasi bagi pencapaian target pelayanan KB di Kota kendari. Kegiatan launching perdana KB MKJP diselenggarakan di Puskesmas Abeli, Kecamatan Abeli, Senin 1 Februari 2021.
Sulkarnain mengatakan, pelaksanaan perencanaan pelayanan KB dan MKJP tahun 2021 menggunakan dana BOKB (DAK non Fisik Sub Bidang KB), tahun anggaran 2021 di Kota Kendari dapat mendorong peninggkatan penggunaan kontrasepsi MKJP kepada akseptor dalam ber-KB.
“Sehinggat dapat mempercepat upaya untuk mencapai sasaran prioritas pembanguna keluarga kependudukan dan keluarga berencana,” katanya.
Sulkarnain Kadir mengungkapkan, kegiatan Pelayanan KB MKJP Tahun 2021 merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dari stakeholder, provider medis, mitra kerja dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana.
“Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada BKKBN Perwakilan Sultra atas dukungan dan sinergitasnya dalam sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi,” ujarnya.
Meskipun dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelayanan KB dimasa pandemi ini, sambung dia seperti keterbatasan akses terhadap pelayanan di fasilitas kesehatan, kebutuhan alat pelindung diri yang memadai dan sesuai standar bagi petugas pelayanan KB serta penerapan pelayanan KB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Sulkarnain mengungkapkan, dukungan dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan baik dalam segi fisik maupun nonfisik. Guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dalam mendukung program bangga kencana yang merupakan upaya dalam mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan.
Kemudian, dengan adanya mekanisme baru pembiayaan pelayanan KB melalui dana alokasi khusus nonfisik subbidang keluarga berencana tahun anggaran 2021 merupakan dana yang dialokasikan ke daerah, untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB, yang menjadi urusan daerah dan diatur dalam peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2021.
“Hal ini menjadi stimulus yang baik dalam mendukung program percepatan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ada di Kota Kendari,” harap dia.
Reporter : Iqra Yudha.
