Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi

31
Gubernur Sultra Ali Mazi dan Sekda Sultra Hj. Nur Endang Abbas saat mengikuti Rakor pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan KPK secara virtual, Jumat 7 Mei 2021.

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sultra Ali Mazi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual, Jumat 7 Mei 2021. Kegiatan ini dihadiri 33 gubernur se-Indonesia.

Rakor pengadaan barang dan jasa ini dibuka Ketua KPK RI Firly Bahuri.

- Advertisement -

Dalam sambutannya, Firly menyatakan, pengadaan barang dan jasa adalah area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga perlu diimplementasikan pencegahan dengan teknologi informasi yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Agar sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang akurat dan jauh dari tindak pidana korupsi adalah salah satu syarat. Selain itu juga rencana aksi akan melibatkan dan memberdayakan UMKM,” katanya.

Kegiatan ini, turut dihadiri Menteri Koperasi Teten Masduki sebagai narasumber, Ketua LKPP Roni Dwi Susanto, dan moderator Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI Pahala Nainggolan.

Dalam kegiatan ini juga sempat dilakukan sesi tanya jawab dan testimoni oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pada kegiatan tersebut juga disepakati agar belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan makan minum menggunakan aplikasi Mitra Bela yang dikembangkan oleh Mitra Bela.

Selain aplikasi Mitra Bela, beberapa provinsi telah mengembangkan aplikasi belanja. Misalnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Reporter: Iqra Yudha

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...