Belum Lama Menjabat, Tiga Jabatan Kepala Daerah di Sultra Berakhir di KPK

22
Ilustrasi (Net)

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momok menakutkan bagi kepala daerah yang berani bermain-main melakukan pelanggaran dalam mengelola anggaran keuangan negara.

Bahkan, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, KPK merupakam lembaga negara independen yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Advertisement -

“Siapapun pelakunya yang melakukan tindam pidana korupsi, maka kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK,” kata Firli Bahuri pada Rabu 22 September 2022.

Terkhusus di Sulawesi Tenggara (Sultra) ada tiga kepala daerah belum lama dilantik menjadi kosong satu untuk memimpin daerah masing-masing tak luput dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), karena ketahuan melakukan tindak pidana korupsi.

Penangkapan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur oleh KPK Selasa 21 September 2021, akhirnya menambah daftar kepala daerah di Bumi Anoa yang belum lama dilantik jadi bupati ditangkap lembaga antirasuah.

Andi Merya Nur ditangkap bersama lima orang lainnya termaksud Kepala BPBD Koltim Anzarullah. KPK telah menetapkan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Koltim Anzarullah sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp225 juta.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Kepala BPBD Koltim Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Andi Merya Nur dilantik sebagai bupati definitif Koltim oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi, pada 14 Juni 2021. Ia menggantikan Samsul Bahri yang meninggal dunia akibat serangan jantung usai bermain bola pada 19 Maret 2021.

Pasangan Samsul Bahri-Andi Merya Nur dilantik sebagai bupati dan Wakil Bupati Koltim periode 2021-2026 oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada 26 Februari 2021. Pelantikan ini juga bersamaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara serta Konawe Kepulauan.

Kemudian, Bupati Buton Selatan (Busel), Agus Feisal Hidayat pada 23 Mei 2018 terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam dugaan suap proyek.

Penangkapan Agus Feisal Hidayat
dan Tonny bersama 9 orang lainnya pada saat itu. Selain dari pihak swasta dan kontraktor, KPK juga mengamankan juga dari unsur PNS dan konsultan lembaga survei.

Kemudian KPK menetapkan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan Tonny sebagai tersangka kasus suap. Dalam kasus tersebut KPK menyita uang total Rp 409 juta terkait proyek pekerjaan Pemerintah Buton Selatan.

Agus Feisal Hidayat selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Tonny selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Agus Feisal Hidayat menjabat Bupati Busel didampingi oleh wakilnya La Ode Arusani dilantik pada Senin 22 Mei 2017. Namun menjelang satu tahun memimpin Busel, Agus Feisal Hidayat di OTT oleh KPK pada 23 Mei 2018. Lalu kemudian ia digantikan oleh wakilnya La Ode Arusani sabagai Bupati Busel.

Selanutnya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) harus berurusan dengan lembaga antirasuah.

Adriatma Dwi Putra di OTT KPK
pada 28 Februari 2018 terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.

Dalam kasus tersebut, Adriatma Dwi Putra diduga menerima uang dari salah satu pengusaha pemenang lelang proyek Kendari New Port, Rp1,3 miliar. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk kepentingan ayahnya Asru, yang maju di Pilgub Sultra 2018 lalu.

Sebagai pihak penerima, Adriatma Dwi Putra disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 Huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adriatma Dwi Putra-Sulkarnain Kadir
resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022. Keduanya dilantik pada 9 Oktober 2017.

Baru menjabat 140 hari melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Adriatma Dwi Putra bersama 10 orang lainnya termasuk Asrun ayah Adriatma Dwi Putra ditangkap KPK. Kemudian Adriatma Dwi Putra ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
bersama tiga orang lainnya.

Reporter : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...