BacakanKendari, Inilahsultra.com – Komisi III dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Kendari meminta pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berkolaborasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam penanganan banjir yang terjadi di ibu Kota provinsi Sultra itu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik mengatakan, terkait persoalan banjir yang terjadi dibeberapa lokasi di Kendari menimbulkan pertanyaan besar dari semua pihak dan harus segera di cari solusinya karena Kota Kendari menjadi langganan tahunan banjir.
“Sebenarnya harus ada revitalisasi drainase karena melihat perkembangan Kota yang begitu pesat sehingga harus ada perencanaan dari pemerintah dalam hal ini PUPR dalam melihat persoalan banjir ini dari hulu sampai ke hilir jangan hanya gali lobang tutup lobang artinya bahwa jangan hanya melihat pada saat banjir saja tapi harus melihat sumbernya darimana sebenarnya,” Kata LM Rajab Jinik saat ditemui disalah satu tempat di Kota Kendari Sabtu, 23 Juli 2022.
Politisi Partai Golkar itu juga menyebut Kota Kendari sama dengan Kota Jakarta yang hanya mendapatkan buangan air dari daerah daerah penyangga seperti Konsel dan juga Konawe dan hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak dan harus dibicarakan.
Apalagi Sambung Rajab, kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah Kota Kendari itu sudah kelihatan bagaimana mengantispasi banjir banjir yang selama ini terjadi dalam hal ini banjir di kali wanggu, sudah ada kolam retensi yang dibuat.
“Yang kita butuhkan sebenarnya partisipasi dari pemerintah provinsi Sultra karena kita tidak bisa hanya mengharapkan dana kota dan kalau kita hanya harapkan dana kota saya pikir kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah banjir di Kendari apalagi Kendari adalah ibu Kota provinsi yang mestinya perhatian pemprov terjadi masalah di Kendari menjadi hal yang penting dilihat oleh Pak Gubernur,” jelasnya.
“Pak gubernur ini kan punya rumah juga di Kendari, kantor nya juga di dalam Kota Kendari mestinya sharing dana harus menjadi perhatian pemerintah provinsi juga,” sambungnya.
Tak hanya itu Rajab juga menyoroti 7 anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Kendari agar bisa mengeluarkan suaranya dan melihat persoalan tersebut secara matang karena menurutnya tanggung jawab tersebut bukan hanya milik pemerintah Kota namun tanggung jawab bersama.
“Jujur saja kalau kita berharap sama pemerintah Kota dengan kemampuan uang yang terbatas banjir tidak akan pernah selesai pasti kita hanya tambal sulam saja,” ucapnya.
Ia juga menegaskan meminta Kolaborasi pemerintah Kota dan pemerintah provinsi dalam penanganan banjir tersebut.
“Apalagi jalan protokol yang terkena banjir seperti di jalan Martandu itu harus menjadi perhatian,” tutup Pria Kelahiran Buton ini. (C)
Reporter : Iqra Yudha
Editor : Ridho
