BacakanKendari, Inilahsultra.com– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi hadir memberikan sambutan pada Pembukaan Seminar Nasional Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, digelar di Hotel Claro, Kendari, Rabu 4 Agustus 2022.
Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini digelar secara langsung maupun secara virtual zoom meeting dengan mengusung tema “Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Berciri Kepulauan”.
Hadir melalui virtual Ketua APPSI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Tandjung.
Secara fisik hadir sebagai narasumber diskusi Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Komite I DPD RI Dapil Sultra Dewa Putu Ardika Saputra dan Mz.Amirul Tamim serta Ketua Dewan Pakar APPSI Prof. M Ryaas Rasyid yang mengatur jalannya diskusi seminar Muchlis Hamdi sebagai moderator.
Turut hadir pula Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Sultra, perwakilan Kabinda Sultra, pejabat Pemda perwakilan anggota BKS Provinsi Kepulauan, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, Bupati/Wali Kota se-Sultra, para penjabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra serta hadir para pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan Perbankan.
Pada acara pembukaan seminar tersebut, Gubernur menyambut baik pelaksanaan Seminar Nasional Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
Pada sambutan pembuka Gubernur Ali Mazi mengatakan selamat datang di Bumi Anoa kepada ketua dan anggota pakar APPSI, para narasumber, para pejabat Pemda, anggota BKS Provinsi Kepulauan dan segenap peserta seminar APPSI yang berasal dari daerah luar Sultra.
Gubernur Sultra selaku ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan menyampaikan tema yang diangkat dalam seminar ini mengisyaratkan kepada kita untuk tidak boleh menutup mata, bahwa hingga hari ini masih terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan.
Selanjutnya, Indonesia sebagai sebuah negara maritim, sehingga dalam kebijakan terutama kebijakan anggaran, mempertimbangkan laut sebagai potensi, dan masyarakat yang hidup di pesisir dan kepulauan sebagai aset bangsa yang wajib diberikan hak sama untuk maju dan sejahtera, agar benar-benar tercipta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI.
“Seperti yang kita diketahui bersama di daerah kepulauan terdapat begitu banyak Sumber Daya Alam (SDM) yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya.
Sesuai Draft RUU Daerah Kepulauan yang merupakan hak inisiatif DPD RI sejak tahun 2020 yang terus diperjuangkan oleh BKS Provinsi Kepulauan yang beranggotakan 8 Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama-sama dengan DPD RI.
“Dalam mendorong RUU tentang daerah kepulauan agar segera dibahas dan disahkan, yang substansinya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah kepulauan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Melalui virtual, Ketua APPSI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka secara langsung Pembukaan Seminar Nasional Pemantapan Konsep Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
Menurutnya, seminar ini sebagai salah satu pendorong untuk mengusulkan beberapa wilayah sebagai percontohan kepulauan. (Adv)
