Buranga, Inilahsultra.com – Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Buton Utara (Butur) yang bisa didorong untuk menggerakan sektor-sektor unggulan lainnya. Sehingga pengembangan pariwisata harus dilakukan secara utuh dan sudah harus dilakukan saat ini.
“Sektor pariwisata bisa kita dorong untuk menjadi lokomotif pendorong pertumbuhan ekonomi. Karena sektor pariwisata ini bisa menggerakkan sektor-sektor unggulan lainnya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Butur Muh. Hardhy Muslim saat menerima kunjungan Pengurus PWI Butur di ruang kerjanya, Jumat 22 Desember 2023.
Namun, Hardhy mengakui, banyak hal yang harus dipenuhi untuk mengembangkan pariwisata. Utamanya akses jalan serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
“Alhamdulillah jalan kita itu meskipun belum seratus persen baik, tapi paling tidak terus kita benahi. Kalau jalan kita bagus maka orang dari luarpun akan tertarik ke Butur,” ujar mantan Camat Kulisusu Utara ini.
Kabupaten Buton Utara, lanjut Hardhy, memiliki banyak potensi pariwisata. Diantaranya, wisata budaya, wisata alam, wisata pantai, wisata mangrove, dan wisata hutan tropis. Objek wisata ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara. Sehingga semua potensi ini jika dikelola dengan baik maka akan menjadi daya tarik luar biasa.
Hardhy menjelaskan, untuk mengembangkan pariwisata Butur, bisa belajar dari Kabupaten Wakatobi yang hanya mengandalkan pulau dan pantai namun bisa menembus internasional.
“Pelajaran itu yang perlu kita ambil. Kita di Butur yang memiliki banyak potensi pariwisata harus menembus internasional juga. Kita harus lakukan saat ini sehingga beberapa tahun kedepan kita bisa melihat hasilnya. Kalau kita tidak berbuat sekarang, kita harus menunggu sampai kapan untuk melihat kemajuan pariwisata kita,” tegasnya.
Kedepan, tambah Hardhy, perlu digaungkan bahwa Butur adalah Surga Nyata di Atas Laut sebagai penyangga pariwisata Wakatobi yang mengandalkan slogan Surga Nyata Bawah Laut.
Menurut Hardhy, yang perlu dilakukan saat ini adalah menyiapkan rencana pengembangan pariwisata. Jika hal itu tidak ada, maka akan sulit mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Yang kedua adalah kita harus membebaskan lahan-lahan yang menjadi objek wisata karena ketika lahan itu belum menjadi milik pemerintah itu tidak bisa terbangun fasilitas dengan menggunakan anggaran pemerintah,” tuturnya. (Din)
