BURANGA/inilahsultra.com- DPC PDIP Buton Utara (Butur) memberi pilihan kepada partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan dan Ramadio. Pilihannya, mau kembali atau oposisi.
Pilihan itu muncul setelah sejumlah partai pengusung Abu Hasan dan Ramadio menyatakan mosi tidak percaya. Partai-partai itu antara lain, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Golongan Karya.
Surat keberatan kepada partai pengusung dan pendukung itu dilayangkan pada, Senin (13/3/2017).
“Sebagai tindak lanjut untuk memperjelas komitmen dan sikap parpol koalisi pengusung dan pendukung Bupati Buton Utara Abu Hasan, kami sudah kirimkan surat keberatan kepada tiga partai koalisi,” tulis Ketua DPC PDIP Butur Jumsir Lambau melalui press release yang diterima Inilahsultra.com, Senin (13/3/2017).
Surat tersebut, kata Jumsir, telah diterima tiga partai tersebut. Untuk Demokrat Butur diterima Sekretaris DPC Partai Demokrat Butur, PKB diterima langsung oleh ketuanya, sementara DPD II Golkar Butur diterima sekretaris.
Tidak cukup sampai disitu, surat keberatan ini juga ditembuskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara.
“Nantinya surat keberatan ini kami akan sampaikan juga kepada struktur partai di tingkat provinsi dan pusat,” tegasnya.
Jumsir berharap, partai koalisi bisa menjawab atau klarifikasi. Apakah mereka masih akan kembali komitmen bersama mendukung dan mengawal Bupati Buton Utara Abu Hasan hingga akhir masa jabatannya atau sudah mengambil sikap oposisi.
“Semua harus jelas dan terang-benderang, jangan ada sikap politik kepura-puraan,” sentilnya.
Saat ini Pansus DPRD Butur tentang mosi tidak percaya serta pansus pungutan liar (pungli) sudah ke Jakarta melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap Ketua Pansus DPRD Butur dapat menjelaskan hasil kerja pansus di Jakarta kepada masyarakat,” ungkap Jumsir.
Menurut dia, hal itu wajar karena kerja pansus menggunakan uang rakyat. Apalagi biaya yang digunakan tidak sedikit karena hampir semua anggota dewan diberangkatkan. (R)
