Pasarwajo, Inilahsultra.com – Bupati Buton La Bakry meminta Dinas Koperasi dan UKM melibatkan para penjahit untuk membuat masker kain. Hasilnya kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga yang wajar.
Hal itu diungkap La Bakry saat Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan wabah Covid-19 atau virus Corona di Kantor Bupati Buton di Takawa, Senin 6 April 2020.
Kata La Bakry, para penjahit yang sudah mendapatkan bantuan mesin jahit bisa berpartisipasi dalam menangani wabah virus Corona. Salah satunya dengan membuat masker kain untuk mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi saat ini.
“Dinas Koperasi diharapkan untuk bisa menyediakan masker kain gratis, termasuk melibatkan para penjahit yang sudah diberikan bantuan mesin jahit beberapa waktu lalu,” pinta La Bakry.
Selain membahas persoalan kelangkaan masker, Rakor yang dipimpin La Bakry juga membahas pergeseran anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.
Dalam Rakor itu dihadiri Wakil Bupati Buton Iis Elianti, Sekda La Ode Zilfar Djafar, para Kepala OPD, Kabag dan Satuan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19.
Menurut La Bakry, Rakor tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Mendagri RI Tito Karnavian tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah berupa pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.
La Bakry meminta, para kepala OPD agar menelaah kembali DPA masing-masing. Sehingga dapat melakukan pergeseran anggaran APBD 2020 untuk memenuhi kebutuhan penanganan darurat Covid-19.
“Teknik pergeserannya yaitu melihat anggaran yang kurang urgen antara lain anggaran perjalanan dinas khususnya untuk bulan Maret hingga Juni, sosialisasi, diklat dan Kajian Antar Daerah (KAD),” tambah Ketua DPD Partai Golkar Buton ini.
Dia menambahkan, anggaran even Festival Pesona Budaya Tua Buton Tahun 2020 dari beberapa OPD juga akan mengalami pergeseran.
Selain itu, dalam rapat koordinasi juga dibahas tentang peningkatan pengawasan pada sejumlah pintu masuk Kabupaten Buton. Penjagaan di beberapa posko pemeriksaan para pendatang untuk dilakukan pembagian tugas shift, tiga waktu dalam sehari atau perdelapan jam dengan keterlibatan aparat TNI/Polri.
“Para camat harus melaporkan dan melakukan langkah koordinasi secepat mungkin jika ada pendatang atau pemudik di wilayahnya. Sebab pengawasan terhadap pendatang atau pemudik hingga tingkat RT/RW, para Camat yang lebih mengetahui hal tersebut,” katanya.
Beberapa poin yang juga dibahas pada rapat ini antara lain ketersediaan stok gabah/beras di Kabupaten Buton dan penanganan dampak ekonomi dan upaya jaring pengaman sosial sebagai dampak dari wabah Covid-19.
Selain pergeseran anggaran OPD, juga akan diupayakan pergeseran anggaran dana desa untuk penanganan covid-19 di setiap desa.
“Untuk membahas itu, besok rencananya akan digelar rapat bersama para camat dan kepala desa se-Kabupaten Buton,” ungkap mantan Ketua DPD PAN Buton ini.
Reporter: LM Arianto
