Abdul Salam Sahadia
Buranga, Inilahsultra.com – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara (Butur) pada triwulan I hanya mencapai 17 persen. Hal ini mendapat sorotan dari anggota DPRD setempat.
Padahal, seyogianya SKPD secara keseluruhan sudah harus mencapai 30 persen untuk penyerapan anggaran. Atas kondisi itu, legislatif Butur menyoroti kinerja kepala SKPD yang tak profesional. Sehingga serapan anggaran tak mencapai target dan penghasilan pendapatan daerah sangat minim baru menyentuh angka Rp 800 juta. Masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 12 miliar.
Terkait itu, DPRD Butur langsung melayangkan surat panggilan kepada semua pimpinan SKPD untuk duduk bersama menggelar rapat koordinasi di Aula dewan Butur, 31 Mei 2017 kemarin.
Wakil Ketua DPRD Butur, Abdul Salam Sahadia menguraikan idealnya serapan anggaran untuk triwulan pertama berada diangka 30 persen. Akan tetapi, rendahnya serapan anggaran itu membuktikan kalau kepala organisasi perangkat daerah tak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Makanya itu, DPRD Butur memanggil seluruh kepala SKPD. Kami minta mereka untuk menjabarkan progres penyerapan anggarannya. Termaksud kontrak-kontrak pengerjaan proyek kami minta agar perlihatkan. Apa program pengerjaan fisik yang menyedot anggaran miliaran rupiah benar-benar berjalan,” kata Salam Sahadia saat memimpin jalannya rapat koordinasi terkait serapan anggaran itu.
Baca juga : https://inilahsultra.com/2017/05/19/triwulan-i-serapan-anggaran-di-butur-baru-17-persen/
Politisi Demokrat ini menegaskan, tidak ada alasan untuk menunda-nunda realisasi penggunaan anggaran. Sebab, realisasi penggunaan anggaran baru berkisar Rp 100 miliar lebih. Itu pun, hanya untuk membayar gaji pegawai untuk triwulan pertama penggunaan anggaran.
Mengenai pengerjaan fisik yang belum berjalan maksimal, Salam memaklumi, jka alasannya kondisi alam yang tak bersahabat sehingga pengerjaan fisik yang menyedot anggaran miliaran rupiah dipending dulu. “Nantinya hasil evaluasi serapan anggaran belum juga meningkat. DPRD Butur akan mengintruksikan, agar para kepala SKPD untuk divaluasi. Tentunya, eksekutif tidak ingin silpa di akhir tahun membengkak diatas angka 25 persen dari total APBD berjalan,” tegasnya.
Dijelaskannya, masa efektif penggunaan anggaran harus terus dimaksimalkam. Kalau keterlambatan terjadi, dipastikan diakhir tahun anggaran akan menyisakan silpa yang sangat besar. “Ini jelas akan menimbulkan persepsi yang miring di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah bisa dinilai gagal merealisasikan program yang telah direncanakan,” jelasnya.
Editor : Rido
