Peneliti ICW dan PuSPAHAM Sultra saat menggelar Media Breafing. (foto ALIN)
Kendari, Inilahsultra.com – Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Bahteramas menduduki peringkat pertama dengan service layanan kesehatan paling buruk se-Sulawesi Tenggara.
Penelitian dilakukan ICW bersama Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PuSPAHAM) merujuk realisasi layanan kesehatan pada pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2017.
Hal ini dibeberkan saat gelaran Media Breafing Hasil Penelitian implementasi BPJS Kesehatan Senin 11 September 2017.
Koordinator PuSPAHAM Sultra, Kisran Makati menyebut selama kurang lebih enam bulan, ICW melakukan risset pada sejumlah pusat fasilitas kesehatan di Kota Kendari dan Konawe Selatan. Dua daerah ini menjadi sampel riset penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sultra.
“Sejak periode Februari-Juli 2016. Bahkan kita mendampingi betul (pasien BPJS,red) untuk mengetahui fakta rill bagaimana pelayanannya. Bahteramas sangat tidak maksimal,” ujar Kisran, Senin 11 September 2017.
Diakui Kisran, satu sisi program BPJS Kesehatan banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Namum eksekusi di level penyedia jasa layanan kesehatan yakni rumah sakit paling banyak ditemukan ketimpangan.
Dari kalangan pasien, sangat banyak keluhan soal penanganan kesehatan diterima.
“Untuk rumah sakit swasta yang juga layani BPJS jauh lebih mending pelayanannya. Kalau dibandingkan antara swasta dan negeri. Masih jauh lebih baik swasta. Bahteramas paling tidak maksimal,” tambah Kisran.
Kondisi ini cukup miris. Apalagi Bahteramas menyandang predikat rumah sakit peraup provit terbesar di Sultra. Prestasi tersebut, kata Kisran mestinya berbanding lurus dengan kualitas service.
“Idealnya kan pelayanan yang diterima masyarakat harus ditingkatkan juga,” tambah Kisran.
Penelitian ICW justru menemukan penanganan pasien BPJS di BLUD Bahteramas justru memegang rekor paling buruk. Ada beragam keluhan didapati. Mulai dari lambatnya proses pelayanan kesehatan, adanya diskriminasi penanganan kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS hingga hal fatal yakni malapraktik.
Peneliti ICW, Abdullah Dahlan mengatakan riset ini sejatinya fokus menggali potensi korupsi di sektor layanan kesehatan. Pasalnya, dalam kajian ICW sektor tersebut menjadi lahan korupsi terbesar di Indonesia.
Besarnya anggaran digulirkan pemerintah di sektor itu berbanding terbalik dengan fakta performa layanan kesehatan mengisyaratkan potensi korupsi yang tinggi.
“Artinya banyak yang harus diperbaiki. Banyak potensi kecurangan yang berujung kualitas layanan yang buruk. Ketika unit banyak praktek kecurangan, seperti manipulasi data alkes, maka ada problem serius pada kualitas layanan,” ujar Abdullah.
Penulis : ALIN
