Ketua KPU Sultra Hidayatullah dan Kapolda Sultra Brigjend Andap Budhi Revianto memperlihatkan dokumen MoU pengaman Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018.
Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sultra menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pengamanan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra 2018.
Kapolda Sultra Brigjend Pol Andap Budhi Revianto mengaku, kedepan MoU ini bukan hanya simbolis tapi perlu dilaksanakan secara maksimal.
“Jangan hanya bicara di atas kertas saja. Kami secara keseluruhan termasuk jajaran Polres sudah mulai bekerja pada saat pilkada tujuh kabupaten atau kota yang lalu, tahun depan kita menyisakan tiga pilkada kabupaten dan Pilgub,” ungkap Andap, Selasa 26 September 2017.
Jenderal satu bintang ini menyebut, jajarannya telah mengidentifikasi potensi konflik yang akan terjadi.
“Kita lakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preentif, preventif dan penegakan hukum kepada stakeholder yang ada. Tindakan kepolisian tak berarti apa-apa tanpa peran serta masyarakat secara keseluruhan. Ada penyelenggara, petugas keamanan dan masyarakat. Kita sama-sama bersinergi dan solid,” katanya.
Andap melanjutkan, berbagai kekurangan pada saat pelaksanaan pengamanan lalu sebagai acuan dan pelajaran korps Bhayangkara itu.
“Tolong pak, apa saja potensi yang ada sampaikan sehingga dalam melaksanakan pengamanan ke depan tidak tiba-tiba. Sebagai kesungguhan kami, ada beberapa lokasi terhadap beberapa kota maupun kabupaten melaksanakan pilkada, kami terjun sama-sama. Kami bagi seluruh pejabat utama, termasuk perwira menengah. Pada saat pilkada lalu, pada satu titik pejabat utama banyak di setiap kota,” tuturnya
“Kami bersungguh-sungguh amankan pilkada. Tanpa saling mendukung di antara kita keamanan tidak bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua KPU Sultra Hidayatullah menjelaskan, MoU ini merupakan kerjasama nyata antara KPU Sultra dan Polda Sultra dalam menciptakan keamanan di Pilgub Sultra 2018.
“Kita harapkan kerjasama yang baik dan erat dibangun dalam bentuk kesepakatan memberikan informasi. Setiap tahapan Pilgub ada potensi gangguan keamanan sehingga perlu ada deteksi dini. Tidak semua tanggung jawab keamanan ada di kepolisian. Dibutuhkan kerja intelijen untuk mencegah potensi itu,” katanya.
Dia menegaskan, dalam pelaksanaan Pilkada, KPU ditegaskan untuk lebih profesional dan integritas KPU.
“Yang membuat kita berjarak adalah profesional dan integritas. KPU dengan polisi sinergi mengkonsolidasikan penyelenggaraan ini agar tercipta situasi yang aman. Tahapan tidak maksimal kalau pengamanan tidak maksimal,” tuturnya.
Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif
