Kendari, inilahsultra.com – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari mengendus dugaan korupsi penyaluran bantuan dana bergulir di koperasi simpan pinjam (KSP) Haluoleo Kendari Tahun 2011-2013.
Dana bantuan tersebut merupakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disalurkan melalui Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada masing-masing koperasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah KSP Haluoleo senilai Rp 10 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendari, Sopran Telaumbanua SH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasiintel) Kejari Kendari, Febriyan SH MH mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan yang ada di KSP Haluoleo Kendari.
“Kami sedang memproses kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan dana bergulir dari lembaga bantuan dana bergulir kopersasi usaha mikro kecil dan menegah (LPDBM KUKM) kepada KSP Haluoleo di Kota Kendari tahun 2011-2013 senilai Rp 10 miliar, ” katanya saat ditemui di Kejari Kendari, Jumat 24 November 2017.
Ia menambahkan, dari anggaran yang digelontorkan senilai Rp 10 miliar melalui Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan menggunakan APBN tersebut dalam penyalurannya diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Dari anggaran Rp 10 miliar itu, setelah kami melakukan penyelidikkan ternyata dana tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi yakni sekitar Rp 1,5 miliar, “ jelasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang yang diduga mengetahui penyaluran anggaran dana bantuian tersebut. Ketiganya itu merupakan pengelola KSP Haluoleo.
“Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang pengelola yakni pengurus bendahara dan sekretaris KSP Haluoleo,” ungkapnya.
Sementara untuk pimpinan KSP Haluoleo, lanjutnya, pihaknya sama sekali belum melakukan pemeriksaan. Pasalnya, kata dia, pimpinan KSP Haluoleo tersebut sedang berada diluar daerah.
“Kalau pimpinannya belum dilakukan pemeriksaan secara langsung karena sedang berada diluar daerah yakni di Jakarta dan di Makassar, “ bebernya.
“Berdasarkan hasil audit sementara yang dilakukan pihak Kejari Kendari, saat ini ditemukan kerugian negara dari total anggaran Rp 10 miliar yang digelontorkan untuk dana bantuan bergulir tersebut senilai Rp 1,5 miliar,” imbuhnya.
Reporter : Rudinan
Editor : Aso
