Pasarwajo, Inilahsultra.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Buton menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh stakholder. Rakor itu dalam rangka persiapan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pilpres tahun 2019 mendatang.
Rakor dihadiri Asisten III Setda Buton Makmur SH, Ketua KPU Buton Alimudin Sipulu, Ketua Pengadilan Negeri Buton Mukhlasuddin SH, Kajari Buton diwakili jaksa fungsional Basri Baco, Anggota DPRD Buton LM Yunus SH, para Kapolsek, Camat, Lurah dan Kades. Acara itu dipusatkan di salah satu hotel di Pasarwajo, Rabu, 29 November 2017.
Asisten III Setda Buton Makmur memberi apresiasi atas Rakor tersebut. Sehingga persiapan Pileg dan Pilpres, mengantar pelaksanaan Pilgub dan Pilpres menjadi komitmen bersama.
“Pengawasan sangat perlu dilakukan. Yang utama berdasarkan peraturan perunadangan yang berlaku, bukan hanya dengan stacholder namum ASN juga perlu dilakukan,” ujarnya.
Dia berharap, camat, lurah dan kepala desa betul-betul menyampaikan kepada masyarakat agar menghindari money politik (Politik uang).
“Harapan kepada Panwas untuk sosialisasi ditingkat ASN secepatnya sebelum masuk pada tahapan-tahapan yang sudah ada karena banyak ASN yang belum mengetahui batasan. Dulu orasi di panggung tidak boleh, jangan sampai ASN kebetulan lewat dan lihat malah masuk pelanggaran,” ujarnya.
Ketua Panwaslu Buton Irfan mengatakan, Rakor digelar agar tahapan berjalan dengan baik lancar dan tertib.
“Buton salah satu daerah di Sultra yang rangking satu melakukan pelanggaran,” bebernya.
Sehingga sebelum pelaksanaan pemilihan, perlu dilakukan rapat koordinasi pada tingkatan stacholder agar tidak terjadi banyak pelanggaran.
Menurut dia, ASN dilarang melakukan perbuatan menguntungkan atau merugikan pasangan calon apalagi memfasilitasi memberikan tempat. Sudah ada aturan yang mengatur hal itu, yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2017.
Ketua KPU Buton Alimudin Sipulu menegaskan, jika dua lembaga penyelenggara baik penyelenggara teknis dan pelaksana pemilihan pada prinsipnya tidak ada perbedaan presepsi sebelum turun lapangan. Semua aturan sudah disosialisasikan.
Dia meminta agar Panwaslu Buton mengawasi seluruh tahapan yang ada di Kabupaten Buton, agar pelaksanaan pileg, pilpres dapat terselenggara dengan baik.
Reporter: Nia
Editor: Din
