Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sultra telah sepakat adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menggantikan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto yang dikerengkeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sikap ini dikeluarkan menyusul hasil rapat di internal mereka, Minggu 3 Desember 2017 di Kantor Golkar Sultra.
Ketua DPD Golkar Sultra Ridwan Bae mengaku, menyikapi kondisi Golkar pasca-musibah dialami Setnov pergerakan opini begitu cepat hampir tidak bisa terbendung. Mayoritas negatif.
“Namun, Novanto masih kategori di ruang praduga tak bersalah, artinya belum ada keputusan pengadilan menyatakan dia salah,” ungkapnya.
Yang menjadi masalah opini yang tidak bisa dibendung adalah tergerusnya elektabilias Golkar yang saat ini telah disalip Gerindra.
“Pertemuan kami rangkaian dari perjalanan itu. Tidak ada Munaslub tanpa ada keinginan DPD II. Kita undang semua, saya ingin mendapatkan informasi nasional dari mereka. DPD II menyatakan harus Munaslub. Kalau begitu bikin suratnya, lalu kita bersurat ke DPP secara resmi,” ungkapnya.
Dalam pandangan rapat, lanjut Ridwan, kader lebih condong mendukung menteri Perdagangan Erlangga Hartanto untuk memimpin Golkar.
“Ada tiga berkeinginan maju. Adalah Idrus Marham, Erlangga dan Aziz Samsudin. Kader lebih condong ke Erlangga,” katanya.
Namun demikian, lanjut Ridwan, bisa saja konstalasi politik berubah karena proses Munaslub masih dalam rancangan DPP yang sedianya dilaksanakan pada 16-17 Desember 2017.
“Harapan DPD ini adalah aklamasi, agar tidak ada persaingan dan ada masalah lagi,” harapnya.
Adanya kabar bahwa Munaslub harus digelar setelah sidang Praperadilan Novanto, Ridwan mengaku, pada 21 November lalu ada pleno tingkat DPP yang memutuskan bahwa Plt diberikan kepada Idrus Marham dan jabatan itu berlaku sampai keputusan praperadilan.
“Kalau menang novanto, maka berakhir Plt. Kalau tidak beruntung, maka munaslub. Tetapi bahwa dalam perjalanan, ada perkembangan yang harus diantisipasi. Ada statemen mayoritas masyarakat terutama DPP kalau dia menang atau kalah, maka harus munaslub menjadi hal yang terbaik,” ujarnya.
Terkait Munaslub juga ini, lanjut Ridwan, sudah dibicarakan bersama Presiden Joko Widodo sebelumnya.
“Dalam rapat internal DPD 1 jalan keluar adalah karena kita betul dukung Jokowi di Pilpres 2019, maka kita konsultasi dengan Jokowi. Kami diterima sebagai tokoh dari daerah masing-masing, meski kalau label kader itu tidak bisa dilepas. Pandangan presiden, kita mesti akui ada bahasa menarik, setiap parpol yang konflik harus diantisipasi, terlebih Golkar yang memiliki pengaruh,” jelasnya.
“Jokowi minta antisipasi, dilaksanakan Munaslub kalau tidak bisa berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi. Salah satu solusi adalah Munaslub dengan tidak mengabaikan hak Novanto,” ungkap Ridwan.
Dia menuturkan, Munaslub harus bersifat kompromi tidak boleh ada faksi.
“Kalau ada, maka harus dihentikan,” tuturnya.
Reporter : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Aso
