BPK Sebut Pengelolaan Keuangan Buteng Mengkhawatirkan

Hermanto

Labungkari, Inilahsultra.com – Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwalikan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan Kerja di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Senin 26 Maret 2018. Kedatangan tim BPK-RI dipimpin langsung Kepala Kantor BPK RI perwakilan Sultra Hermanto.

Tin BPK RI melakukan pertemuan dengan Bupati Buteng di aula rapat kantor bupati. Dalam pertemuan itu turut hadir sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buteng.

Kepala Kantor BPK RI Sultra Hermanto menyebutkan, pengelolaan keuangan daerah yang berjargon Negeri Seribu Gua itu sangat menghawatirkan. Masih banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) OPD belum dilaporkan kepada tim pemeriksa padahal waktu pemeriksaan semakin mepet.

-Advertisement-

“Dari sejumlah laporan yang kami terima, masih ada sejumlah bendahara OPD yang masih kurang progres melaporkan pelaksanaan pelaporannya,” tegasnya.

Menurut Hermanto, harusnya seluruh daerah sudah menyampaikan laporan akhir bulan Maret ini.

“Disatu sisi di Buteng masih ada yang belum melaporkan dan ini sangat menghawatirkan. Jadi butuh komitmen tolong jangan hanya ucapan, harus dibarengi dengan niat dan motivasi kerja,” harapnya.

Hermanto menambahkan, apabila sampai akhir Maret nanti Buteng belum melaporkan laporan keuangannya tidak menutup kemungkinan Buteng akan dikenakan pinalti.

“Itu aturan nasional pertanggal 31 Maret, itu harus sudah selsai pelaporannya kalau tidak, yah kena pinalti,” bebernya.

Menangapi hal itu, Bupati Buteng Samahuddin mengakui masih ada satu OPD yang terkendala dalam pelaporan LPJ yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tentang SDN 4 Lombe.

“Saya sudah tekankan kadisnya untuk menyelesaikan segera LPJ SDN 4 Lombe itu pokoknya tidak boleh ditunda lagi, besok sudah selesai,” terangnya.

Ia berharap, predikat yang diperoleh Kabupaten Buteng tentang pengelolaan keuangan dari BPK RI tahun sebelumnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Makanya, tahun ini ditarget bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Reporter: Anto
Editor: Din

Facebook Comments