Hidayatullah
Kendari, Inilahsultra.com – Bau busuk berupa praktik suap dalam proses seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 15 kabupaten atau kota menyeruak di publik.
Ketua KPU Sultra Hidayatullah mulai menyingkap tabir dugaan makelar yang meminta sejumlah uang kepada peserta dalam proses seleksi KPU.
Hidayatullah mengaku, sudah banyak mendapatkan informasi dari peserta tes di 15 kabupaten atau kota bahwa ada makelar yang meminta uang dengan jaminan akan diloloskan.
“KPU RI perlu lakukan supervisi karena ada makelar bekerja untuk meminta sejumlah duit kepada peserta kita yang tdiak ditahu kepentingannya apa. Di seleksi kabupaten kota ini ada makelar yang jalan,” ungkap Hidayatullah dalam konferensi persnya, Sabtu 15 April 2018.
Saat ini, seleksi di 15 KPU kabupaten atau kota, minus Kolaka dan Kolaka Timur, sudah masuk pada tahapan 12 besar. Peserta akan menjalani tes wawancara yang akan digelar oleh timsel di tiga zona untuk lolos enam besar.
Ia pun mengaku, dari informasi yang diperoleh dari peserta, makelar ini bekerja di tiga zona dimaksud.
“Saya sudah sampaikan semua di KPU RI terkait hal ini,” ujarya.
Dari informasi tersebut, lanjut Hidayatullah, makelar meminta sejumlah bayaran yang bervariasi untuk bisa meloloskan peserta. Ada yang dimintai Rp 300 juta dan Rp 250 juta.
Lantas apakah ada hubungannya dengan tim seleksi? Hidayatullah tidak mengetahui itu.
“Sudah dapatkan sejumlah informasi ada makelar, tapi saya tidak menuduh timsel. Makelar ini bekerja untuk meminta sejumlah duit ke peserta dengan janji diloloskan. Padahal, makelar ini tidak bisa meloloskan, yang berhak meloloskan adalah timsel,” bebernya.
Untuk mengamputasi pergerakan makelar, Hidayatullah berencana akan melaporkan ke tim Saber Pungli Kepolisian Daerah (Polda Sultra), Senin depan.
“Akan sampaikan tim Saber Pungli Polda untuk cari tahu sepak terjang makelar ini. Senin akan saya laporkan di polda untuk menjaga proses enam besar ini,” tuturnya.
Tim Saber Pungli Polda Sultra, harap dia, bisa mengungkap praktik makelar ini apakah ada hubungannya dengan timsel.
“Apakah ada kaitan dengan timsel atau tidak itu nanti Saber Pungli. Modusnya akan saya sampaikan ke tim saber pungli untuk membantu kami mengamputasi pergerakan makelar ini,” tambahnya.
Selain melaporkan kepada tim Saber Pungli, ia juga sudah mendapatkan petunjuk dari KPU RI bahwa, proses wawancara hingga pleno akan dikawal oleh KPU RI.
“Untuk amputasi kerja makelar, maka harus dikawal dari KPU RI. Mulai pleno tidak boleh ditutup, harus ada dari anggota KPU RI dan tim dari KPU RI,” tekannya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
