Kendari, Inilahsultra.com – Gelar kebangsawanan Buton yang dianugerahkan pada Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi panen sorotan. Tokoh masyarakat Buton, Hasan Mbou mengritik pemberian gelar kesultanan pada Kepala BPSDM Kemendagri itu
Diwawancarai Inilahsultra.com, Senin 8 Mei 2018, Anggota DPRD Sultra tiga periode itu mengaku miris mengetahui fakta adanya pejabat luar yang mendapat gelar Kesultanan Buton.
Bukan tanpa sebab Hasan Mbou melempar kritikan. Pasalnya, di mata tokoh masyarakat Buton itu, Teguh dianggap sangat belum layak menyandang gelar kebangsawanan Buton yang dianggap sangat sakral.
Apalagi, lanjut Hasan Mbou, sebagai orang baru kontribusi Teguh bagi masyarakat Sultra khususnya Kepulauan Buton nihil. Pemerintahan Teguh yang baru ‘seumur jagung’ di Sultra, belum meninggalkan jejak pembangunan nyata.
Malah, lanjut dia, Teguh dianggap lebih sering tebar pesona ketimbang fokus menyelesaikan sejumlah permasalahn urgen di Sultra. Diantaranya pelantikan Bupati Buton defenitif.
“Terlalu cepat beri gelar sakral. Dia belum bikin apa-apa. Masih jalan-jalan saja. Selfie-selfie saja. Kemana-mana pakai pakean adat,” cetus Hasan Mbou.
Sebagaimana diberitakan, 25 April lalu Lembaga Adat Kesultanan Buton dibawah kepemimpinan La Ode Izat Manarfa menyematkan gelar Adat Kesultanan Buton pada Pj Gubernur Sultra. Gelar adat Lakina Bawaangina diserahkan pada Teguh melalui Kapitalau Matanaeo, La Ode Arsal.
Bersamaan dengan itu, Izat Manarfa memproklamirkan tambahan gelar kebangasawanan La Ode pada nama Pj Gubernur Sultra itu. Praktis, pejabat eselon I Kemendagri itu kini punya nama baru “La Ode Teguh Setyabudi”.
Alasan pemberian gelar adat itu oleh Sapati Kesultanan Buton, La Ode Jabaru karena Teguh dianggap piawai menjalankan tugas kepemimpinan. Penilaian ini kontras dengan pandangan Hasan Mbou.
Hasan Mbou menyayangkan sikap sejumlah tokoh adat Buton yang begitu gampang mengobral gelar kebangsawanan pada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai andil nyata di tanah Buton.
“Ngeri mereka. Nanti yang mahakuasa mencatat. Ibarat tanam jagung, itu belum berbuah. Masih banyak tokoh Sultra yang lebih layak,” cetusnya.
Putusan Tokoh Adat Buton memberi gelar Kesultanan pada Pj Gubernur Sultra, kata Hasan Mbou bisa membawa bencana. Sebagai masyarakat Buton, Ketua Organisasi Pemuda Pancasila itu paham betul konsekwensi berat akibat pemberian gelar adat yang asal-asalan.
Dalam mitos masyarakat Buton, pemberian gelar adat pada seseorang yang belum pantas bisa membawa malapetaka. Atau dalam dalam istilah masyarakat Buton disebut ‘Bala’.
“Dahsyatnya sangat luar biasa. Kalau gelar itu diterima bukan sama orang wajar itu akan jadi bencana,” ujarnya lagi.
Sejauh ini, Hasan Mbou belum mengetahui persis motif pemberian gelar adat Buton Lakina Bawaangina pada PJ Gubernur Sultra. Namun, menurut dia, baiknya Teguh melepas gelar kebangsawanan Lakina Bawaangina termasuk tambahan gelar La Ode jika merasa diri belum patut menyandang gelar skaral tersebut.
Reporter: Siti Marlina
Editor: Din
