Kendari, Inilahsultra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan surat agar seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra dihentikan.
Keputusan Mendagri ini disambut baik Direktur AMAN Center La Ode Rahmat Apiti.
Menurutnya, keputusan Mendagri menunda seleksi sekda provinsi hal yang dinantikan masyarakat.
“Keputsan ini membuat situasi publik jadi adem dan mengikis kegaduhan di publik,” kata Rahmat Apiti.
Ia menyebut, keputusan tersebut menunjukan Kemendagri lebih peka dengan aspirasi publik.
“Kalau dari awal Pj Gubernur Sultra mau mendengarkan aspirasi publik akan terhindarkan dari teguran keras mendagri,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan Pj selalu mendapat perlawanan publik karena beberapa hal.
Pertama, melampaui kewenangannya sehingga kebijkannya selalu melahirkan kegaduhan. Kedua, kebijkan yang dirumuskan atau diambil berorientasi pada kepentingan ekonomi dan menguntungkan satu pihak. Ketiga, Pj Gubernur Sultra tidak membuka ruang dialog akibatnya kebijakan yang ditempuh berlawanan dengan kehendak masyarakat.
“Sejak dari awal saya mengingatkan Pj Gubernur untuk menunda kebijakan yang tidak produktif. Beginilah kalau Pj gubernur terlalu percaya diri sehingga “tuli” dengan aspirasi masyarakat, karena beliau mengclosing ruang dialog terpaksa saya belok kiri menyampaikan langsung ke Dirjen Otoda dan mendagri via Whatsapp disamping itu juga teman-teman menggunakan jalur diplomasi,” paparnya.
Ia berharap, sebaiknya Pj Gubernur Sultra fokus dengan kerja jangka pendek sebelum berakhir masa jabatannya.
“Tidak perlu lagi mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan alergi sosial di masyarakat. Tim 9 yang dibentukpun menimbulkan kegaduhan dan syukur Pj mau membubarkan tim ini. Pj tidak harus malu dengan pembatalan keputusannya oleh Kemendagri dan silakan bekerja sesuai mandat, masyarakat Sultra tetap akan mengontrol dengan cara yang santun,” tuturnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
