Penyelidikan Pembangunan Jalan Ring Road Mubar, KPK : Of The Record

1792
 

Raha, Inilahsultra.com – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumpulkan dua bupati di Bumi Sowite. Muna dan Muna Barat.

Meski berlangsung tertutup, awak media berkesempatan mewawancarai tim KPK yang hadir.

- Advertisement -

Hery Nurdin selaku koordinator wilayah Sultra monitoring dan evaluasi KPK mengaku, kedatangan mereka ke Muna bukan terkait kasus melainkan tugas rutin dalam hal monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi terintegrasi.

Ia mengaku, sosialisasi ini baru pertama kali di Muna. Namun, lembaga anti-rasuah itu pernah melakukan hal serupa di Provinsi Sultra dalam beberapa kali.

Di sela penjelasan terkait monev ini, awak media sempat menyinggung adanya dugaan korupsi pembangunan jalan ring road di Muna Barat.

“Mengenai dugaan korupsi di Kabupaten Muna Barat off the record. KPK melakukan pencegahan korupsi terintegrasi. Persoalan yang di Mubar nanti dilihat, mengenai tindakan off the record. Sebab proses penyelidikan off the record. Tidak bisa disampaikan,” kata Hery menjawab pertanyaan jurnalis.

Sebelumnya, dugaan korupsi pembangunan jalan ring road Mubar sempat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Muna.

Namun, oleh Kejari Muna, tidak bisa melanjutkan proses penyelidikan karena kasus tersebut telah diambil alih oleh KPK.

Terkait hal ini juga telah dibantah oleh Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada usai pertemuan dengan tim KPK.

Menurut Rajiun, kedatangan Tim KPK di tanah Muna tidak ada kaitannya dengan masalah pembangunan jalan ring road di Mubar.

Kedatangan tim KPK ini, kata dia, merupakan tugas supervisi monitoring dan evaluasi dan tidak ada kaitannya dengan masalah jalan ring road.

“Kunjungan KPK di semua kabupaten, termasuk Muna, Mubar, Buton Selatan maupun Buton Tengah, merupakan tugas supervisi monev,” jelasnya, Selasa 28 Agustus 2018.

Ia menyebut, ada delapan sektor yang dibahas bersama tim KPK, salah satunya mengenai komitmen Pemda Mubar dalam rangka pengawasan terintegrasi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Delapan sektor yang dibahas ada mengenai keuangan, Bappeda, BKD, PTSP, ULP, LPSE, Kominto Keuangan dan Aset Daerah,” katanya.

Jalan sepanjang 34 kilometer itu akhir-akhir ini terus menjadi sorotan publik karena dalam pembangunannya telah menelan anggaran daerah kurang lebih Rp 98 miliar namun terdapat banyak kerusakan.

Penulis : Iman Supa
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...