Kuasa Hukum Warga Nilai Surat Pengadilan Negeri Kendari Janggal

825
 

Kendari, Inilahsultra.com – Warga Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dipusingkan dengan surat perintah eksekusi lahan dari Pengadilan Negeri Kendari. Bagi masyarakat, rencana eksekusi ini tidak berdasar.

Kuasa hukum masyarakat Korumba, Faisal Ahmad menilai surat perintah eksekusi lahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dengan berdasar pada Hak Guna Usaha (HGU) sudah berakhir pada tahun 1999.

- Advertisement -

Dalam peraturan pemerintah tentang HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) bahwa setelah HGU berakhir maka tanahnya dilembalikan pada negara.

“Berdasarkan HGU yang telah berakhir tahun 1999 eksekusi ini tidak bisa dilakukan, tapi ketua pengadilan negeri sudah menerbitkan surat perintah eksekusi lahan pada Januari 2018 lalu,” kata Faisal, Rabu 29 Agustus 2018.

Untuk surat eksekusi lahan itu, kata Faisal, pengadilan negeri dianggap sangat keliru. Karena, pihak yang bersengketa dalam surat tersebut adalah La Sipala dan Koperson. Sementara, La Sipala sendiri adalah ketua Koperson.

“Surat eksekusi sudah sangat keliru karena objek sengketa tidak ada kejelasan, jadi siapa yang akan dieksekusi di sini?,” tanya Faisal keheranan.

Menurut dia, dalam setiap proses eksekusi, surat pemberitahuan harus diberikan kepada termohon eksekusi berikut objek-objeknya.

Dengan surat perintah eksekusi yang sudah beredar di media sosial itu, ia menganggap pihak termohon tidak punya legal standing untuk mengajukan eksekusi lahan dan seharusnya kepala Pengadilan Negeri dapat menilai hal ini.

“Kami tidak tahu ada motif apa ini, sementara Kepala Pengadilan Negeri berakhir hari ini berkantor, dan dia pasti tidak mau bertanggung jawab dengan hal ini nantinya,” jelasnya.

Apabila eksekusi lahan saat ini tidak di batalkan, maka kepala Pengadilan Negeri Kendari telah menghilangkan wibawa hukum karena mereka telah melaksanakan seluruh prosedur eksekusi tanpa hadir di lokasi untuk melakukan eksekusi.

“Ini salah satu pembodohan dan pembohongan dari Pengadilan Negeri Kendari yang tidak sesuai kaidah hukum,” tutupnya.

Terkait hal ini, Inilahsultra.com telah berusaha mengkonfirmasi ke Humas Pengadilan Negeri Kendari Kelik Trimago.

Namun, saat disambangi di kantornya, yang bersangkutan tidak ada. Dihubungi beberapa kali melalui telepon selulernya, juga tak pernah diangkat.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...