Kendari, Inilahsultra.com – Program Dana Desa dikucurkan pemerintah pusat sejak 2015 secara bertahap mampu mendorong denyut ekonomi dan kemajuan di seluruh desa di Indonesia. Tak terkecuali di Sultra. Ratusan desa berhasil keluar dari kategori desa tertinggal sepanjang empat tahun subsidi dana desa bergulir.
Setelah lebih dari Rp 4 triliun Dana Desa disalurkan ke Sultra mulai tahun 2015, baru empat desa sukses menapaki status sebagai desa maju.
Berdasarkan survei Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018, ada 4 desa di Bumi Anoa tercatat berhasil menembus level desa maju.
Pertama adalah Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Sebelum naik level sebagai desa maju, wilayah administrasi Kabupaten Buton ini terdata sebagai Desa berkembang.
Kedua adalah Desa Putemata Kecamatan Lelembu Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan survei Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Lambandia dulunya merupakan desa tertinggal.
Berikutnya adalah Desa Waeputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. Sama halnya Desa Lambandia, desa yang sebelumnya berpredikat desa tertinggal itu berhasil melakukan akselarasi menjadi desa maju tahun 2018 berkat dana desa.
Terakhir adalah Desa Labandia Kecamatan Landongi Kabupaten Kolaka Timur. Desa ini sukses keluar dari status desa tertinggal setelah mendapat kucuran dana desa yang mencapai angka miliaran pertahun.
Keempat desa di atas pun diganjar penghargaan dari Pemprov Sultra atas kesuksesan mendorong kemajuan dan perkembangan desa sebagaimana diharapkan pemerintah.
Penghargaan predikat Desa Maju pada empat desa di atas versi IDM Tahun 2018 diserahkan langsung oleh Wakil Gubenur Sultra, Lukman Abunawas, saat Rapat Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kamis 20 Desember 2018.
Bersamaan dengan itu, ada 11 desa lain turut menerima penghargaan atas kenaikan status sebagai Desa Berkembang versi IDM Tahun 2018.
Desa dimaksud adalah Desa Ulu Konaweha (Kolaka), Lanto (Buteng), Ahuwatu (Konawe), Marawali (Busel), Wulanga Jaya (Mubar), Lambelu (Muna), Lamanggau (Wakatobi), Lamoluo (Konkep), Rante Baru (Kolut), Wawoluri (Konut), dan Desa Koepisino (Butur).
“Penghargaan Desa Membangun ini dilakukan IDM, berdasarkan 3 indikator penilaian. Yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan,” singkat Tasman.
Masih dari survey yang sama, dari 1.900 total jumlah desa di Sultra, masih ada 278 lebih desa yang masuk dalam kategori Desa Tertinggal
Tasman Taewa sendiri tak merinci kabupaten mana saja yang menjadi kantong desa-desa tertinggal di Sultra.
Meski cukup banyak desa mengalami akselarasi pembangunan sepanjang program dana desa bergulir, tak satu pun desa di Sultra yang mampu menembus level Desa Mandiri layaknya beberapa desa di Pulau Jawa.
Kata Tasman, seluruh desa di Sultra masih sangat bergantung dari subsidi dana desa.
“Di Jawa Tengah sudah ada. Dari dana desa mereka berhasil mengelola itu sehingga menjadi desa mandiri. Tidak lagi bergantung dari APBD. Mereka mampu menghasilkan PAD sendiri untuk membangun desanya. Benar-benar mandiri sehingga tidak lagi membutuhkan subsidi Dana Desa,” urai Tasman.
Lebih jauh, mulai tahun 2015 hingga 2018 alokasi dana desa di Sultra telah mencapai Rp 4,519 triliun. Dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp 496 miliar. Tahun 2016 naik hampir tiga kali lipat yakni Rp 1,126 triliun. Tahun 2017 Rp 1,482 triliun. Tahun 2018 Rp 1,414 triliun. Terakhir tahun 2019 Rp 1,6 triliun lebih.
Triliunan dana desa di Sultra, kata Tasman sebagian besar dipakai kades untuk membiayai pembangunan insfrastruktur. Diantaranya jalan desa, jembatan, pasar, drainase, irigasi dan sarana MCK. Selebihnya dialokasikan untuk pembangunan saran PAUD, posyandu dan fasilitas air bersih.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
