Bupati Wali Kota se-Sultra Sepakat Tunda Pecat ASN Napi Korupsi

959
Rapat evaluasi penerapan SKB tiga menteri dipimpin Gubernur Sultra, Ali Mazi
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Sejumlah kepala daerah se-Sultra memilih menunda sementara agenda pemecatan ASN berstatus mantan napi korupsi. Hal ini terungkap saat rapat evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, Rabu 6 Februari 2018.

Tak semua kepala daerah hadir dalam rapat yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

-Advertise-

Mereka diketahui datang memenuhi undangan gubernur dan meminta penundaan eksekusi SKB tiga menteri antara lain Wali Kota Kendari, Sulkarnain, Wali Kota Baubau, AS Thamrin, Bupati Buton Tengah, Samahuddin, Bupati Bombana, H Tafdil , Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah dan Bupati Buton, La Bakry. Bupati lain selebihnya mengutus wakil atau sekretaris daerah.

Para kepala daerah tersebut sejatinya sudah mengetahui isi SKB Men PAN-RB Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara terkait penegakkan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan terhadap karena tindak pidana korupsi.

Mereka wajib memecat ASN yang jelas pernah dipidana akibat kasus tipikor. Namun, beberapa diantaranya mengaku belum bisa menerapkan SKB tiga menteri lantaran menilai beberapa poin aturan tersebut masih ambigu. Mereka khawatir hal itu rentan menimbulkan masalah baru bagi kepala daerah.

Sebagian besar juga beralasan sulit memperoleh data valid menyangkut putusan inkrah pengadilan terhadap ASN yang terlibat kasus tipikor.

“Kami minta petunjuk dulu. Bukan belum berbuat, ini karena kami serba hati-hati juga. Maju kena, mundur kena,” ujar Wali Kota Baubau, AS Thamrin menyoal isi maklumat SKB tiga menteri.

Ali Mazi sendiri cukup maklum. Meski Pemprov Sultra sudah lebih dulu mengimplementasikan aturan SKB tiga menteri, ia menyatakan akan mengirim utusan guna melaporkan alasan para kepala daerah di Sultra menunda eksekusi pemecatan ASN eks mantan napi korupsi.

Baca Juga :  Arhawi Ingatkan Pejabatnya Patuh Pada Pimpinan

“Kita kirim dulu biro hukum mempertanyakan beberapa kendala yang dikeluhkan para bupati tadi,” singkat Ali Mazi.

Kata dia, penundaan pemecatan ASN mantan napi korupsi bersifat sementara hingga ada kejelasan informasi terkait beberapa kendala diajukan wali kota/bupati Sultra sebagaimana hasil rapat evaluasi dipimpinnya hari itu.

“Masih banyak toleransi.
Simalakama juga. Kasian tapi kalau tidak laksanakan kita juga salah, saya sudah laksanakan tiga kesepakatan menteri tadi itu sejak akhir Desember,” beber Ali Mazi.

Ia mengurai SKB tiga menteri memang mengharuskan kepala daerah wajib memarkir ASN mantan napi koruptor. Sebelum adanya SKB ini, sejatinya aturan tegas pembinaan aparat sipil yang pernah terseret kasus korupsi sudah lebih dulu tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979.

“SKB tiga menteri ini ada konsekwensinya, wajib ditindaklanjuti pemberhentian PNS bersangkutan, berlaku bagi putusan inkrah sebelum UU ASN diundangkan. Jika tidak dilaksanakan akan ada sanksi bagi kepala daerah. Sanksi berjenjang dari gubernur hingga bupati kena hukuman nanti,” urai Ali Mazi.

Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here