Kasus Pelaporan Wartawan, Polda Sultra Akan Koordinasi Dewan Pers

266
 

Kendari, Inilahsultra.com – Aliansi Pro Kemerdekaan Sulawesi Tenggara menggelar aksi damai di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengara (Sultra) terkait dua Jurnalis yaitu Fadli Aksara (Detiksultra.com) dan Wiwid Abid Abadi (Okesultra.com) dilaporkan oleh seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tidak terima kasus dugaan penipuannya diberitakan.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra Asdar Zuula menilai, langkah yang dilakukan oleh penyidik saat ini sudah barang pasti memicu kekecewaan para jurnalis. Sebab, penyidik tidak memperhatikan atau mengedepankan undang-undang pers dalam penanganan kasus sengketa jurnalistik.

Asdar juga menyebut bahwa penyelesaian kasus karya jurnalis tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia pun menyebut, penerapan pasal UU ITE dalam kasus sengketa pers bisa mengancam kemerdekaan pers.

“Polda Sultra harus memahami undang-undang pers yang hampir tiap tahun kita diskusikan. Intinya proses ini kami tidak sepakat dan menolak, dan yang kami inginkan proses ini berjalan sama melalui sesuai kesepakatan Dewan Pers dan Polri melalui Memorandum of Understanding (MoU),” jelas Asdar saat menyampaikan tuntutan di hadapan Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt, Rabu 20 Februari 2019.

Sementara itu, terkait pemanggilan kedua jurnalis untuk dimintai keterangan dalam proses BAP, ia menegaskan Jurnalis berhak untuk menolak pemeriksaan.

“Jurnalis itu memiliki hak tolak dalam memberikan keterangan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Jurnalis berhak menolak memberikan keterangan,” tegasnya.

Di tempat yang sama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Zainal Ishaq mengaku, menyayangkan penyidik yang terkesan terburu-buru dalam memproses kasus ini dengan memberikan surat panggilan kepada kedua jurnalis yang telah dilaporkan.

“Kita kecewa dengan apa yang terjadi yang menimpa dua rekan wartawan bahwa karya jurnalistiknya dianggap melanggar undang-undang ITE,” Jelasnya.

Bagaimana mungkin, lanjut dia, seorang penyidik tidak mengetahui undang-undang pers yang sudah lama bermitra dengan kepolisian bahkan tertuang dalam MoU yang ditandatangani langsung Dewan Pers dan Kapolri.

“Ini berbahaya dan setiap jurnalis akan dikriminalisasi, bahkan mengancam karya jurnalis dan tidak ada lagi yang mau jadi jurnalis. Kita semua di sini tidak bisa mengatakan itu melanggar undang-undang ITE, yang berhak itu hanya Dewan Pers,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda, AKBP Harry Goldenhardt meminta maaf jika ada penyidik mengabaikan UU Pers dalam sengketa jurnalistik.

“Kami mohon maaf apabila ada langkah dari penyidik kami yang bertentangan dengan kebebasan pers,” kata Kabid Humas, AKBP Harry Goldenhardt saat menemui puluhan jurnalis di Polda Sultra.

Ia menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait masalah ini. Ia juga menyarankan agar jurnalis tidak usah menghadiri surat panggilan penyidik.

“Kami tetap menghargai dan memperjuangkan pers dalam menyampaikan dan mencari informasi berita yang terverifikasi dan valid. Kami juga mendorong teman-teman jurnalis mengunakan hak tolak dalam memberikan keterangan,” katanya.

Ia juga berjanji, akan segera berkoordinasi dengan penyidik untuk menanyakan kasus tersebut.

“Percayakan kepada saya. Nanti saya sendiri yang tanya peyidik secepatnya,” janjinya.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Komentar
loading...