Polisi yang Kawal PLN Akan Dilapor ke Propam Polda Sultra

420
 

Kendari, Inilahsultra.com – Warga Jalan Pemuda Kelurahan Wuawua Kecamatan Wuawua Kota Kendari akan melaporkan puluhan polisi ke Propam Polda Sultra.

Oleh warga, polisi yang cenderung membela PLN dalam persoalan protes warga terhadap kebisingan mesin perusahaan tersebut.

- Advertisement -

Sebagai bentuk protesnya, warga kemudian menutup saluran drainase di sekitar perumahan mereka yang menjadi bagian aliran pembuangan PLN.

Namun, penutupan aliran drainase itu dibongkar oleh PLN dengan pengawalan ketat kepolisian.

Warga sempat protes. Namun, banyaknya aparat yang dipimpin oleh Kapolres Kendari AKBP Jemi Junaidi, membuat warga tak berkutik.

Sebagai bentuk protes selanjutnya, warga yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari akan melaporkan polisi yang terlibat pengawalan itu ke Propam Polda Sultra.

“Pihak PLN memaksa pembongkaran saluran pembuangan yang kita tutup dengan pengawalan polisi. Kami berusaha melarang dan meminta hak kami ke PLN tapi polisi mengadang dengan alasan mengawal pihak PLN,
kehadiran polisi pada saat itu memaksa kami untuk menerima pembongkaran itu,” kata Mustafa saat ditemui di Kantor LBH Kendari, Sabtu 16 Februari 2019.

“Polisi pada saat itu mengawal tapi yang terjadi sebenarnya di lapangan polisi sangat jelas melindungi pihak PLN. Kita bingung dengan keberadaan polisi yang memihak ke PLN seharusnya mereka bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah antara PLN dan warga setempat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur LBH Kendari Anselmus AR Masiku mengatakan, jika dilihat dari surat tugas yang diperlihatkan oleh polisi pada saat pembongkaran, tidak memberikan kewenangan terhadap polisi pada pekerjaan penggalian saluran pembuangan yang ditutup oleh warga.

Dalam surat tugas itu, sebut Ansel, hanya melakukan pengamanan di PLN Wuawua. Tidak ada perintah melakukan pengamanan pembangunan atau pembongkaran proyek saluran pembuangan.

“Memang polisi ada dasar yang sudah disebutkan dalam undang-undang kepolisian tapi dalam surat perintah tersebut, tidak menyebutkan pasal mana yang menjadi kewenangan polisi dalam mengamankan hal seperti ini. Di situ tidak ada kondisi harus ada pengamanan tapi yang terjadi sebenarnya itu ada protes warga terhadap kebisingan limbah suara mesin dari PLN yang sangat menganggu,” kata Anselmus AR Masiku, Minggu 17 Februari 2019.

Ia menyebut, warga sudah beberapa kali warga mengeluh dengan polusi suara dari mesin PLN tersebut, tapi tidak pernah diindahkan. Untuk itu warga langsung mengambil langkah menutup saluran pembuangan.

“Warga menutup saluran pembuangan supaya ada timbal balik dari PLN. Pembuangan bisa dibuka kalau suara kebisingan mesin bisa diturunkan, tapi pihak PLN malah menghadirkan polisi pada saat pembongkaran,” jelasnya.

Menurut Ansel, kalau sudah ada polisi yang masuk di sana dengan alasan mengamankan pihak PLN dalam membongkar saluran pembuangan yang ditutup berarti kehadiran polisi sudah seperti preman yang menjaga proyek PLN.

“Warga protes suara kebisingan mesin PLN. Seharusnya polisi dapat memfasilitasi untuk mempertemukan kedua belah pihak bukan untuk berpihak ke PLN dan kalau sudah berpihak itu adalah preman. Kalau polisi ada di situ berarti layaknya preman yang mengawal dan tunduk pada kepentingan tuannya, dan tuannya iti adalah orang di PLN,” tambahnya.

Ia mengatakan, bukan kewenangan polisi untuk mengawal hal-hal yang seperti ini. Karena di situ tidak ada kerusuhan atau konflik. Tidak ada pula ancaman kekerasan dan warga tidak pernah membuat PLN untuk berhenti.

“Yang jelas itu tidak ada niat warga untuk merusak aset negara apalagi PLN sangat dibutuhkan masyarakat. Memang polisi itu ada yang namanya menjaga objek vital termasuk juga PLN. Tapi dalam konteks ini tidak ada yang dirusak, tidak ada yang anarkis. Jadi tidak perlu polisi untuk turun memblokade warga yang menuntut haknya,” jelasnya.

Ansel meminta pihak kepolisian jangan ikut campur dalam kondisi ini. Sebab, tak ada pelanggaran hukum yang terjadi antara warga dan PLN. Tapi yang terjadi adalah PLN telah melakukan pencemaran lingkungan suara terhadap warga yang belum diselesaikan sampai sekarang.

“Kalau polisi ikut campur menegakan hukum maka PLN sebenarnya yang harus diusut dengan kasus dampak lingkungan dengan polusi suara. Jadi polisi harus usut itu PLN, bukan untuk menghalangi warga yang memperjuangkan haknya,” katanya.

Ia menegaskan, polisi harus diberikan pembelajaran agar dapat memahami tentang Hak Asasi Manusia (HAM) agar bisa menghormati hak asasi orang lain.

“Di sana itu warga menuntut haknya kepada PLN, tapi polisi malah menghalang-halangi. Jangan sampai polisi tidak memahami tentang Hak Asasi Manusia dan kalau mereka tidak tau ini kacau,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Rabu 20 Februari 2019, Kapolres Kendari, AKBP Jemi Junaidi tidak mempersoalkan bila dilaporkan ke Propam Polda Sultra.

“Kalau ada yang melapor silakan itu haknya masyarakat. Perlu diketahui, ketika kita diminta oleh PLN untuk melakukan pengamanan maka kita akan lakukan pengamanan,” kata Kapolres Kendari saat di Kantor Wali Kota Kendari, Rabu 20 Februari 2019.

“Saya sudah tahu warga mengadu di LBH. Silakan saja dia mau melapor kemana, saya tunggu laporan itu,” tutupnya.

Untuk diketahui pihak PLN melakukan pembongkaran got saluran pembuangan limbah PLN Wuawua area Kendari terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Februari 2019 dengan dikawal sebanyak 24 personil Polres Kendari yang dipimpin langsung Kapolres Kendari AKBP Jemi Junaidi.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...